Revisi dilakukan jika ditemukan pasal-pasal karet pada UU tersebut, kata Menkopolhukam Mahfud MD
Menkopolhukam Mahfud MD memastikan pemerintah akan tetap waspada kebakaran hutan dan lahan tahun ini
Pernyataan Mahfud menanggapi laporan yang dilayangkan Gerakan Anti Radikalisme (GAR) Alumni ITB untuk Muhammad Sirajuddin Syamsuddin atau Din Syamsuddin.
Mahfud MD angkat bicara soal isu bahwa dia merestui Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengambil alih kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Partai Demokrat.
Mahfud MD mengatakan bangsa Indonesia patut bersyukur karena ada Nahdlatul Ulama (NU) yang selalu mengawal tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan wajah Islam yang ramah.
Hasil penelitian Transparency International Indonesia (TII), yang menyebut skor IPK Indonesia berada pada angka 37 dengan rangking 102.
Ketua Komisi III DPR Herman Herry mempersilakan pemerintah untuk mengaktifkan polisi siber jika bertujuan melindungi masyarakat.
Mahfud mengatakan, satu tahun Agus Raharjo menjadi pemimpin, tidak bisa melakukan hal serupa seperti lembaga antirasuah pada saat ini
Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Luar (Satgas Saber Pungli) tetap diperlukan lantaran sikap koruptif pelayan publik masih belum hilang dan harus dibasmi.
Kendati belum mengetahui dugaan tindak pidana di belakangnya, Mahfud menyatakan pemerintah mendukung tindakan KPK.
Kepala BNPT melaksanakan Deklarasi Kesiapsiagaan Nasional dalam rangka upaya penanggulangan terorisme di Pesantren.
Keduanya sependapat, bahwa demonstrasi, berkumpul, berorganisasi untuk menyampaikan pendapat itu adalah boleh.
Masukan dari para perwakilan buruh dari Jatim, menurut Mahfud, bisa menjadi masukan dalam persiapan penyusunan rancangan peraturan pemerintah (PP).
Saya sudah mengatakan pemutaran film itu boleh, tidak ada yang melarang, tapi juga tidak mewajibkan.
Cara ini dilakukan untuk mencegah kerumunan atau pengerahan massa di tengah pandemi COVID-19.
Instruksi ini menindaklanjuti insiden penusukan terhadap Syekh Ali Jaber oleh orang tidak dikenal, Minggu (13/9/2020).
Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi jika terjadi sengketa pada pilkada yang akan digelar Desember mendatang.
Hal ini karena semakin banyak kemudahan dalam pelayanan publik.
