Hal ini merujuk kepada dugaan pidana lainnya.
Pada waktu itu, kata Mahfud, Indonesia Police Watch (IPW) dan banyak pihak mengusulkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghubungi Pemerintah Malaysia untuk menyerahkan Djoko Tjandra.
Banyak tindak pidana yang bisa dikenakan. Misal pasal 221, 263, dan sebagainya.
Tim ini juga tidak akan mengambilalih tugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kita optimis nanti Djoko Tjandra ini cepat atau lambat akan kita tangkap.
Semua proses harus terbuka dan disoroti masyarakat.
Kasus penyelundupan Harley Davidson dan sepeda Brompton merupakan salah satu kasus besar yang ditengarai melibatkan sejumlah direksi Garuda.
Djoko masuk ke Indonesia tanpa terdeteksi oleh pihak Imigrasi sehingga bisa melenggang bebas di dalam negeri
Ide ini kemudian menjadi kebijakan pemerintah pusat guna mencegah penyebaran virus corona (covid-19).
Sebab, penyalahgunaan masker termasuk kerawanan yang harus diwaspadai saat pilkada.
Masyarakat membutuhkan kepastian hukum.
Sebab, RUU tersebut merupakan produk legislatif yang sedang berjalan di DPR.
Pemerintah juga meminta kepada DPR untuk berdialog dan menyerap aspirasi lebih banyak lagi dengan seluruh elemen masyarakat
Mahfud MD peringatkan pejabat untuk tidak main-main dalam penggunaan anggaran bencana, terutama saat pandemi Covid-19
Pertemuan ini dilakukan agar kita bisa saling bertukar pikiran mengenai omnibuslaw tenaga kerja.
Itu membuktikan bahwa KPK bekerja serius mengurus Nurhadi.
Kegiatan keagamaan yang sifatnya masif seperti salat berjamaah di masjid atau salat Id di lapangan itu termasuk kegiatan yang dilarang
Isu yang berkembang hanya sebatas perbedaan data penerima bansos.
Meski demikian pelonggaran tersebut tidak boleh melanggar protokol kesehatan.
Mahfud mengatakan, penyaluran bansos harus segera dilakukan tanpa terhalang masalah administrasi kependudukan
