BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKBUN dan 80 LKKL, serta opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas empat LKKL.
Gus Menteri, sapaan akrabnya, mengatakan, percepatan penyelesaian rekomendasi BPK harus dilakukan setiap waktu untuk menghindari terjadinya penumpukan.
Joko Widodo dalam arahannya menegaskan setiap rupiah uang rakyat dalam APBN harus bisa dipertanggungjawabkan pengelolaannya
Saya minta kepada seluruh Menteri dan Kepala Lembaga untuk menjadikan hasil pemeriksaan BPK ini sebagai parameter perbaikan
