Katakini.com - Presiden RI Joko Widodo didampingi Wakil Presiden RI Ma`ruf Amin menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2019 dari Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7) siang.

Menpora RI Zainudin Amali bersama Sesmenpora Gatot S Dewa Broto dan Inspektur Agus Widaryanto menghadiri secara virtual dari Sitroom Lantai 9 Graha Pemuda, Senayan, Jakarta Pusat.

Berdasarkan LHP LKPP Nomor: 19/LHP/XV/06/2020 tetanggal 15 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh BPK RI, bahwa pada Tahun 2019, Pemerintah Pusat mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), prestasi membanggakan selama empat tahun berturut-turut sejak 2016.

"Alhamdulillah selama 4 tahun berturut-turut sejak 2016-2019 Pemerintah Pusat dapat mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK," kata Presiden RI. 

Untuk 2019 entintas pemeriksaan mencakup 87 K/L (Kementerian/Lembaga) dan 1 BUN (Bendahara Umum Negara). Dari total 88 tersebut 85 mendapat opini tertinggi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), termasuk Kemenpora, sedangkan sisanya 2 WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dan 1 TMP (Tanpa Memberikan Pendapat).

"Saya minta kepada seluruh Menteri dan Kepala Lembaga untuk menjadikan hasil pemeriksaan BPK ini sebagai parameter perbaikan, reform, dan perubahan dalam pengelolaan anggaran negara," tambahnya.

"Kepada K/L yang sudah memperoleh opini WTP pertahankan tetapi tetap melakukan reform, yang belum baik segera diperbaiki. Bagi yang WDP dan TMP (Disclaimer/Tanpa Menyatakan Pendapat) agar secepat-cepatnya segera melakukan perbaikan, terobosan, melakukan langkah-langkah perubahan yang signifikan, saya akan monitor terus, ikuti terus apa saja langkah-langkah perbaikan yang sudah dilakukan," tutup Presiden Joko Widodo.