Layanan bantuan untuk semua kendala QLola.

DPR Dukung Langkah Pemerintah Selamatkan 5 WNI Diculik Israel

Kami mendukung penuh langkah pemerintah yang terus berupaya menyelamatkan WNI dari militer Israel

Anggota DPR Desak Pemerintah Serius Berantas Sindikat Judol

Aktivitas mereka sangat mengancam stabilitas negara. Kok bisa ada orang asing beraktivitas dan berkumpul untuk melakukan kejahatan di negara kita secara rutin. 

Ketua Komisi XI DPR Kenang Anggota BPK Haerul Saleh Sosok Rendah Hati

Ia telah mengenal Haerul Saleh sejak sama-sama bertugas di DPR RI pada 2014. Saat itu, almarhum menjabat anggota DPR dari Fraksi Gerindra dan bertugas di Komisi XI DPR

Komisi XIII Desak LPSK Fasilitasi dan Jamin Korban Kasus Ponpes Pati

Berdasarkan mandat UU PSDK, LPSK harus memfasilitasi restitusi dan kompensasi bagi korban serta menjamin rehabilitasi sosial jangka panjang

Waka Komisi XII Minta Pemerintah Percepat Eksplorasi Capai Target Lifting Minyak

Target lifting minyak pada 2030 sebesar 1 juta barel per hari, agar target itu berjalan dengan sesuai dibutuhkan eksplorasi, jika melihat saat ini target produksi minyak 2026 baru 610 ribu barel per hari

Komisi XIII Minta Kementerian HAM Perkuat Perlindungan Sengketa Agraria Masyarakat Adat

Dewi Asmara juga mendesak agar peraturan menteri (permen) tentang perlindungan bagi pembela HAM jadi prioritas penyelesaian.

Respons Gejolak Geopolitik, DPR Anggap Revisi UU P2SK Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Tujuan utama dari perancangan RUU P2SK adalah untuk memperkuat arsitektur sektor keuangan domestik

Legislator Dorong Lampung Perkuat Kemandirian Energi Berbasis Panas Bumi

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menegaskan pentingnya percepatan pengembangan energi panas bumi (geothermal) guna memperkuat kemandirian energi nasional.

Komisi XI DPR Setujui Keponakan Prabowo Ini Menjabat Deputi Gubernur BI

Komisi XI DPR RI menyetujui Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono (Tommy) menjadi Deputi Bank Indonesia (BI)

Waka Komisi XIII DPR Dorong Sosialisasi KUHP dan KUHAP Baru Diperluas

Komisi XIII DPR Dorong BNPB Perluas Pasukan hingga ke Daerah

Keberadaan BNPB yang hanya berdiri di pusat justru menyulitkan lembaga tersebut dalam mengakses informasi tentang situasi dan kondisi bencana di Indonesia

DPR: Penjarahan di Wilayah Bencana Harus Diselesaikan Lewat Keadilan Restoratif

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso meminta kasus penjarahan di wilayah bencana Sumatera Utara diselesaikan melalui keadilan restoratif atau restorative justice.

Komisi XIII DPR Bertekad Rampungkan RUU PPRT Tahun Ini

Saya pikir DPR dan Komnas HAM kawan-kawan dari media kita punya satu perspektif bahwa di periode ini dalam game yang secepat-cepatnya jika perlu pada akhir tahun ini undang-undang PPRT harus dimenangkan di DPR

Wahyudi Anas Ditunjuk jadi Kepala BPH Migas 2025-2029

Wahyudi menyampaikan penugasan jaringan gas (jargas) kepada badan usaha penerima alokasi gas bumi dengan dana sendiri

Komisi XII DPR Soroti Krisis Listrik di Perbatasan

Kondisi tersebut kontras dengan Malaysia yang justru mengalami kelebihan pasokan Listrik

Komisi XI Sebut Pembangunan IKN Lanjut, Tapi Bukan Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI Mohammad Haekal mengatakan, pembangunan IKN masih akan berlanjut, meski bukan menjadi program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Agar Tak Gaduh, BI Diminta Sosialisasi Masif Penggunaan ID Payment

Komisi XI menilai Bank Indonesia (BI) perlu memperbaiki strategi sosialisasi sebelum kebijakan tersebut diterapkan.

Anggota Komisi XI Dukung KEK Nongsa Jadi Pusat Ekonomi Digital

Salah satu harapan pelaku usaha di KEK Nongsa adalah percepatan pembangunan pusat investasi internasional oleh Kementerian Informasi Digital. 

Mekeng Tepis Kabar Mayoritas Komisi XI DPR Terima Dana CSR BI-OJK

Anggota Komisi XI DPR RI Melchias Marcus Mekeng menepis kabar yang menyebutkan banyak Anggota Komisi XI DPR RI yang menerima dana corporate social responsibility Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (CSR BI-OJK).

KPK Telusuri Anggota Komisi XI DPR yang Terima Uang Korupsi CSR

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan mendalami aliran dana korupsi Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan Penyuluh Jasa Keuangan (PJK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2020-2023.