Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto merespons sindiran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri usai Hasto Kristiyanto menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianti dan bebas dari penjara
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai pemberian amnesti Presiden RI Prabowo Subianto kepada 1.116 orang narapidana, akan efektif dalam mengatasi kelebihan penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia
Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menuturkan alasan Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto bertujuan mempererat elemen bangsa
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan banding atas vonis tiga tahun enam bulan penjara terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.
Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto divonis tiga tahun enam bulan atas tindakan pemberian suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR terhadap Harun Masiku
Pengacara/penasihat hukum Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy meyakini bahwa kliennya akan divonis bebas dalam kasus dugaan perintangan penyidikan tersangka Harun Masiku dan pemberian suap
Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan sebanyak 1.082 personel gabungan untuk mengamankan unjuk rasa terkait sidang kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan (obstruction of justice) dengan terdakwa Hasto Kristiyanto.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengaku pegal-pegal setelah menulis nota pembelaan setebal 108 halaman atas kasus dugaan perintangan penyidikan perkara korupsi tersangka Harun Masiku dan suap yang menimpanya
Sebanyak 1.087 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan sidang kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan (obstruction of justice) perkara PAW eks Caleg PDIP Harun Masiku dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat