Ia menilai, ketiadaan pengaturan yang komprehensif dalam peraturan presiden terkait peran BPKP berpotensi menimbulkan bias kewenangan. Terlebih, hasil audit BPKP kerap dijadikan rujukan dalam penegakan hukum
Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq menegaskan tragedi mematikan ini merupakan alarm keras bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk segera menghentikan pengelolaan sampah dengan metode open dumping