PSIS Semarang Resmi Lepas Wawan Febrianto ke Liga 2
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan cek senilai Rp2 triliun yang ditemukan penyidik KPK adalah palsu
Kuasa Hukum Tegaskan SYL Ditangkap Bukan Dijemput Paksa
Pastikan Jalani Proses Hukum, Hari Ini Mentan Menghadap Jokowi di Istana
Febri Sebut Pemeriksaan Dirinya Tak Terkait Penggeledahan Kementan
Febrio menjelaskan tingkat konsumsi pada masa pemilu kemungkinan besar akan meningkat tinggi
Febri menyebut barang bukti yang disiapkan yakni berupa foto, video, dokumen hingga sejumlah hoaks selama proses hukum
Ditambahkan Febri Diansyah, salah satu ahli yang bakal dihadirkan yakni Ahli Pidana Materil dan Formil Mahrus Ali
Mengacu kepada Bukti, Febri Diansyah Bantah Putri Ikut Tembak Brigadir J
Febri bersedia bergabung dalam tim kuasa hukum setelah mempelajari berkas perkara dan bertemu Putri Candrawathi
Pemerintah berencana mengasuransikan semua gedung kementerian dan lembaga pemerintah tahun ini dan selanjutnya aset negara yang diasuransikan juga akan diperluas mencakup jalan, jembatan, dan infrastruktur lain.
Pemerintah secara konsisten mendorong agar APBN lebih sehat sehingga efektif untuk menstimulasi perekonomian dan mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Persib memberikan keduanya kontrak jangka panjang, yakni Beckham dikontrak untuk tiga musim dan Febri selama empat musim ke depan
Komitmen yang semakin kuat tersebut ditunjukan dengan pembaruan Dokumen NDC Indonesia pada 2021 di mana Pemerintah Indonesia menambahkan sektor kelautan dan perikanan serta kontribusi dari sisi adaptasi.
Kebijakan ini juga akan mendorong industri untuk menghasilkan KBLBB dengan memanfaatkan barang-barang yang sudah diproduksi di dalam negeri sehingga harga kendaraan semakin terjangkau bagi masyarakat.
Pelantikan sebaiknya dilakukan setelah keluar penyelidikan Komnas HAM dan Ombudsman tentang pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
Mantan Juru Bicara KPK telah menyerahkan surat pengunduran diri ke Biro Sumber Daya Masyarakat (SDM) KPK