Ekspor nikel ilegal itu diduga terjadi sepanjang Januari 2020 sampai dengan 2022
Indonesia tidak punya kewajiban terhadap IMF. Sehingga permintaan tersebut sangat tidak relevan disampaikan sebuah lembaga kepada Pemerintahan yang berdaulat.
Gus Muhaimin menegaskan dukungannya terhadap sikap Presiden Jokowi menolak ekspor bahan mentah
