KPK mempertajam bukti terkait dugaan aliran fee proyek jalur kereta api wilayah Jawa Tengah pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA
KPK mendalami aliran fee proyek jalur kereta api wilayah Jawa Tengah pada DJKA Kemenhub kepada Bupati Pati, Sudewo.
KPK tengah mendalami aktor intelektual di balik upaya penghambatan proses penyidikan kasus dugaan pemerasan calon perangkat desa dengan tersangka Bupati Pati nonaktif, Sudewo.
KPK mengungkap adanya dugaan upaya menghalangi proses penyidikan yang dilakukan oleh dua orang saksi dalam kasus Bupati Pati nonaktif Sudewo.
KPK mendalami tahapan penyerahan uang dari para calon perangkat desa di Kabupaten Pati hingga sampai ke tangan para tersangka
KPK mendalami mekanisme pengumpulan dana dalam perkara dugaan pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa yang menyeret Bupati Pati nonaktif, Sudewo
KPK menggeledah sejumlah tempat terkait kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa yang menjerat Bupati Pati, Sudewo dan kawan-kawan
KPK menetapkan Bupati Pati Sudewo dan tiga orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan Kabupaten Pati.
Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Bahtra Banong mengomentari Bupati Pati Sudewo yang terjaring OTT KPK
Tim Penyidik KPK menangkap total delapan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Sudewo termasuk camat hingga kepala desa
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kasus yang menyeret Bupati Sudewo dan kawan-kawan terkait digaan suap jual beli jabatan.
Bupati Pati Sudewo kembali diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (22/9/2025) hari ini.
Bupati Pati Sudewo tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta pada hari ini, Rabu, 27 Agustus 2025.
KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Pati, Sudewo, terkait kasus korupsi proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub.
Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin menilai bahwa kisruh yang dihadapi oleh Bupati Pati Sudewo karena kurangnya sensitifitas dia selaku pejabat negara.
