DPR telah meminta Pemerintah Indonesia untuk membuat langkah antisipasi supaya dampak negatif dari pelemahan rupiah bisa ditekan sehingga tidak menyengsarakan rakyat.
Pemerintah harus memastikan pasokan minyak bumi untuk kebutuhan dalam negeri.
Laju pertumbuhan investasi perlu terus dijaga dengan baik, jangan sampai mengalami penurunan.
Banggar DPR RI mencatat ekonomi Provinsi Riau tumbuh sebesar 4,21 persen pada tahun 2023.
Agung berinisiasi untuk mencoba membuat satu undang-undang tentang satu data. Hal itu agar data terdapat dapat dalam satu bank data secara nasional dan dapat diakses oleh siapapun.
Bansos adalah hak rakyat, karena dipungut dari pajak rakyat dan penghasilan bukan pajak yang diterima negara dari kekayaan alam di Indonesia, bukan milik pemerintah.
APBN 2023 berhasil mencapai target pendapatan negara di atas 100 persen
Lebih dari 100 mahasiswa telah duduk dan siap mengikuti kuliah umum mengenai badan anggaran.
Tingkatkan Wawasan Petani, Kementan Gelar Workshop Prapendampingan FD bagi Petani Kakao
Duta Besar Indonesia untuk Jepang Heri Akhmadi mengungkapkan bahwa KBRI Jepang telah berusaha semaksimal mungkin untuk mempromosikan peluang investasi dan produk unggulan Indonesia ke banyak pengusaha di Jepang.
Kementerian BUMN dan Banggar juga disepakati PMN tunai lima BUMN yang berasal dari cadangan investasi pemerintah senilai Rp12,88 triliun
Jakarta dan sekitarnya dinobatkan sebagai kota paling berpolusi udara tertinggi di dunia.
Realisasi anggaran sampai dengan akhir Juni 2023, terdapat surplus sebesar Rp152,3 triliun, dengan keseimbangan primer surplus Rp368,2 triliun.
RAPBN 2024 memiliki target penguatan 7 sektor, salah satunya yakni penguatan ekonomi melalui UMKM yang hingga kini berdasar data Pemerintah tercatat sekitar 63 juta pelaku UMKM.
Hal ini penting guna menurunkan backlog (kekurangan) anggaran, dan menurunkan angka gap pendapatan dan pengeluaran negara.
Saat ini pagu indikatif anggaran tahun 2024 Kemenko Polhukam tercatat Rp320,43 miliar, Kemenko Perekonomian Rp505,8 miliar, Kemenko PMK Rp248 miliar, sementara Kemenko Marves mencapai Rp327 miliar.
Banyak masyarakat yang mengenal layanan jasa keuangan namun tidak memahami risiko yang ada di belakang, jangan sampai masyarakat terbuai kesenangan sesaat.