DPR RI saat ini mendorong revisi Undang-Undang BPKH agar lembaga tersebut memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam mengoptimalkan pengelolaan dana haji
Ia telah mengenal Haerul Saleh sejak sama-sama bertugas di DPR RI pada 2014. Saat itu, almarhum menjabat anggota DPR dari Fraksi Gerindra dan bertugas di Komisi XI DPR
Putusan MK nomor 28 ini memperkuat sebenarnya putusan MK sebelumnya juga, yang sudah menyatakan bahwa BPK adalah lembaga auditor negara yang bisa menyatakan kerugian negara
Mendes PDT Yandri Susanto mengapresiasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang telah membina Kementerian Desa PDT terkait pengelolaan anggaran.
Tentu ini menjadi catatan kita. Jangan sampai BPKH meminta tambahan anggaran operasional, tetapi target dalam RKAT tidak tercapai sesuai harapan
KPK mendalami hasil penghitungan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi kuota haji saat memeriksa mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas
Kemendes PDT kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Roberth menyayangkan sikap pengelola tol yang berlindung dengan menyampaikan argumen bahwa proyek ini tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara langsung.
BPK menyimpulkan ada penyimpangan yang berindikasi pidana dan mengakibatkan kerugian keuangan negara di kasus PT Taspen
Komisi VIII DPR RI juga menekankan perlunya peningkatan kualitas layanan ibadah haji dengan mengoptimalkan dana yang dikelola BPKH.
Tolak Wacana Pembubaran, IPHI Sebut BPKH Hasil Perjuangan Umat
Antara Kabah, BPKH, dan Air Mata Pedagang Nasi Goreng
Buku IHPS I Tahun 2024 telah disampaikan kepada Ketua DPR RI melalui Surat Ketua BPK Nomor 139/S/I/9/2024 tanggal 30 September 2024
Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional merupakan usul inisiatif Pemerintah.
DPR menyetujui Akhsanul Khaq, Bobby Adhityo Rizaldi, Budi Prijono, Daniel Lumban Tobing, dan Drs Fathan sebagai calon anggota BPK RI periode 2024-2029
Prestasi tersebut menurut Siti Fauziah terasa sangat manis, karena catatan yang diberikan oleh BPK terhadap LHP 2023, mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya
Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengapresiasi kinerja keuangan pemerintah pusat yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Komisi XI DPR RI memerlukan masukan dari masyarakat terhadap nama-nama Calon Anggota BPK RI
