katakini.com

Komisi III DPR Minta Polda NTB Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu

Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding menegaskan bahwa penegakan hukum harus berlaku sama bagi semua pihak, tanpa memandang jabatan, kekuasaan, maupun pengaruh

Legislator Desak Biaya Visum Korban Kekerasan Seksual Ditanggung Negara

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo meminta LPSK mempercepat kerja sama dengan Kemenkes untuk menjamin biaya pemeriksaan visum et repertum dan perawatan medis korban kekerasan seksual ditanggung negara.

DPR Apresiasi Imigrasi Tolak Visa Israel Houghton

Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKS Yanuar Arif Wibowo mengapresiasi sikap Direktorat Jenderal Imigrasi yang memastikan akan menolak permohonan visa musisi asal Amerika Serikat, Israel Houghton

Legislator Minta TNI Kedepankan Keselamatan Sipil di Papua

Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin meminta penanganan gangguan keamanan di Papua dilakukan secara profesional dan terukur, dengan tetap menempatkan keselamatan masyarakat sipil.

Legislator Minta Bangunan Ilegal Lapas Cibinong Dibongkar Total

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo meminta pengusutan pihak yang membangun, menggunakan, hingga dugaan praktik pemberian fasilitas istimewa di Lapas Cibinong.

Legislator Minta Dugaan Perlakuan Khusus di Lapas Cibinong Diusut

Anggota Komisi XIII Yanuar Arif Wibowo mendesak dugaan pemberian fasilitas khusus di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, diusut secara tuntas dan transparan.

Menteri PU Pastikan Pembangunan Fasilitas Publik Terdampak Gempa NTT Jaga Keraifan Lokal

China Kecam AS yang Berencana Kenakan Tarif Tambahan 7,5 Persen

China mengecam keras rencana AS yang tengah mempertimbangkan penerapan tarif tambahan sebesar 7,5 persen terhadap barang impor dari Negeri Tirai Bambu.

Presiden Kolombia Minta Tanggungkan Tarif Impor Imbas Bencana Gempa

Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella meminta Presiden AS Donald Trump untuk sementara waktu menangguhkan penerapan tarif tinggi terhadap produk Kolombia

Menteri PPPA Ajak Semua Pihak Kolabrasi Penuhi Hak Anak

Ajakan tersebut Menteri PPPA sampaikan saat menghadiri kegiatan Jelajah SAPA di Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Cahaya Batin, Jakarta Timur, Minggu (19/7).

Tak Lagi Gratis, Layanan Mikrotrans Diusulkan Kena Tarif Rp2.000

DTKJ mengusulkan agar layanan Mikrotrans atau angkot pengumpan yang dijalankan Transjakarta tidak lagi digratiskan melainkan dikenakan tarif sebesar Rp2.000

Kecam Penyiksaan Balita, Menteri PPPA Desak Penegakan Hukum-Pemulihan Korban

Kami mengecam keras segala bentuk kekerasan terhadap anak, terlebih ketika dilakukan oleh orang yang seharusnya menjadi pelindung utama bagi anak

Menteri PPPA Desak Polisi Segera Tangkap Pelaku Penyiksa Perempuan

Kami mendorong agar pelaku segera ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku

MRT Jakarta Terapkan Tarif Rp1, Ini Jadwalnya

PT MRT Jakarta (Perseroda) menerapkan tarif khusus sebesar Rp1 bagi pelanggan untuk mendukung Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 DKI Jakarta.

Menteri PPPA Ajak Masyarakat Segera Lapor Jika Mengetahui Anak Terpapar Judol

Di lapangan, jeratan judi online terbukti memicu gangguan mental hingga kecanduan ekstrem, penurunan drastis prestasi akademik akibat hilangnya fokus belajar, hingga memicu perilaku kriminal sekunder

Legislator PKS Soroti Kasus Pungli di Kementerian Imipas: Alarm Perbaikan Integritas Birokrasi

Sebagai mitra kerja Kementerian Imipas di DPR RI, Yanuar menegaskan bahwa kasus tersebut harus dijadikan momentum evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki tata kelola dan pengawasan internal.

Menteri PPPA Tegaskan Kasus Kekerasan Seksual Tak Boleh Diselesaikan Secara Damai

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menegaskan tidak ada kasus kekerasan seksual yang boleh diselesaikan secara damai

AS Sebut Oman Tak Berencana Berlakukan Tarif di Selat Hormuz

Menteri Keuangan AS Scott Bessent sebut Oman tidak berencana untuk memberlakukan tarif tol di Selat Hormuz

Menteri PPPA Minta Pesantren Perkuat Sistem Perlindungan Anak

Kekerasan seksual di lembaga pendidikan berbasis keagamaan adalah alarm keras bagi kita semua. Pesantren seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak untuk tumbuh dan belajar, bukan meninggalkan trauma

Anggota Komisi I DPR Dukung Langkah Komdigi Tangani Video Amien Rais

Langkah Komdigi sudah tepat, yakni melakukan penindakan administratif sesuai kewenangan. Ini penting untuk menjaga ruang publik digital kita tetap kondusif