Negara tidak boleh membiarkan rumah warga berubah menjadi tempat yang penuh rasa takut akibat intimidasi yang terus berulang
Dalam banyak kasus, mereka yang melanggar aturan justru merasa paling benar dan paling galak, sedangkan warga yang ingin hidup tertib malah menjadi korban intimidasi
Polri harus melakukan investigasi untuk membuktikan benar atau tidaknya pernyataan tersebut. Investigasi ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap institusi Polri
Hal utama yang harus dipastikan adalah setiap anggaran yang ditambahkan dan digunakan oleh institusi negara benar-benar diarahkan untuk menghadirkan penegakan hukum yang berpihak kepada masyarakat
Politikus PDIP itu menegaskan perhatian utama pemerintah dan lembaga terkait seharusnya tertuju pada keberhasilan pelaksanaan program MBG
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Abdullah menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum dalam kasus tindakan rasis
Pengasuh PP Al-Anwar 2, KH Abdullah Ubab Maimoen, meminta para kader NU yang dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi Ketua Umum PBNU dengan cara santun dan beretika pesantren.
Ini kejahatan serius. Pelaku berada pada posisi yang seharusnya melindungi, tetapi justru merusak masa depan santri
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah, mendorong pemerintah bersama pengelola platform digital dan media sosial untuk membangun pusat rehabilitasi bagi pecandu judi online di berbagai daerah.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah mendorong pemerintah segera melakukan reformasi kebijakan subsidi energi agar lebih tepat sasaran dan tidak terus membebani anggaran negara
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah, meminta pemerintah melalui Polri menertibkan peredaran air keras di pasaran
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah menilai pengalihan tahanan rumah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas secara diam-diam oleh KPK tidak memenuhi syarat
Politisi Fraksi PKB ini menjelaskan hampir seluruh transaksi minyak dilakukan melalui kontrak internasional yang melibatkan berbagai pihak lintas negara
Kami mengecam keras tindakan ini. Ini bukan sekadar kriminal biasa, tetapi diduga upaya percobaan pembunuhan terhadap aktivis yang vokal menyuarakan HAM
Subsidi kita itu tingkat kesalahan penyalurannya masih cukup tinggi, baik dari sisi exclusion maupun inclusion error
Ketua Banggar DPR nilai program MBG yang digulirkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai cara mengintervensi kebijakan agar gizi anak-anak Indonesia membaik
Banggar DPR membenarkan terkait alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berasal dari pos anggaran pendidikan pada APBN
Nama Abdullah bin Mas`ud radhiyallahu `anhu termasuk sahabat besar yang keilmuannya diakui langsung oleh Nabi Muhammad SAW.
Kuasa Hukum DPR RI, Abdullah, menyatakan bahwa eksistensi peradilan militer memiliki landasan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945
