katakini.com

Legislator PKB Desak Polri Usut Dugaan Pemberian Uang ke Mahasiswa

Polri harus melakukan investigasi untuk membuktikan benar atau tidaknya pernyataan tersebut. Investigasi ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap institusi Polri

Polri hingga BNN Ajukan Tambahan Anggaran, Legislator PKB Minta Berpihak ke Rakyat

Hal utama yang harus dipastikan adalah setiap anggaran yang ditambahkan dan digunakan oleh institusi negara benar-benar diarahkan untuk menghadirkan penegakan hukum yang berpihak kepada masyarakat

Ketua Banggar Minta BGN Perbaiki Tata Kelola demi Keberhasilan MBG

Politikus PDIP itu menegaskan perhatian utama pemerintah dan lembaga terkait seharusnya tertuju pada keberhasilan pelaksanaan program MBG

Legislator PKB Soroti Pembuat Konten Rasis: Nasibnya Bisa Seperti Resbob

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Abdullah menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum dalam kasus tindakan rasis

KH Ubab Maimoen Minta Calon Ketum PBNU Jangan Saling Menjelekkan

Pengasuh PP Al-Anwar 2, KH Abdullah Ubab Maimoen, meminta para kader NU yang dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi Ketua Umum PBNU dengan cara santun dan beretika pesantren.

Legislator PKB Kutuk Keras Dugaan Kekerasan Seksual di Ponpes Pati

Ini kejahatan serius. Pelaku berada pada posisi yang seharusnya melindungi, tetapi justru merusak masa depan santri

DPR Minta Pemerintah Bangun Pusat Rehabilitasi Pecandu Judol

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah, mendorong pemerintah bersama pengelola platform digital dan media sosial untuk membangun pusat rehabilitasi bagi pecandu judi online di berbagai daerah.

Banggar DPR Dorong Pemerintah Segera Reformasi Kebijakan Subsidi Energi

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah mendorong pemerintah segera melakukan reformasi kebijakan subsidi energi agar lebih tepat sasaran dan tidak terus membebani anggaran negara

Legislator PKB Minta Polri Tertibkan Peredaran Air Keras

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah, meminta pemerintah melalui Polri menertibkan peredaran air keras di pasaran

Legislator PKB Persoalkan Status Yaqut Jadi Tahanan Rumah: Tak Penuhi Syarat

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah menilai pengalihan tahanan rumah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas secara diam-diam oleh KPK tidak memenuhi syarat

Harga Minyak Melonjak Imbas Perang, Legislator PKB Sebut HPI Makin Krusial

Politisi Fraksi PKB ini menjelaskan hampir seluruh transaksi minyak dilakukan melalui kontrak internasional yang melibatkan berbagai pihak lintas negara

Legislator PKB Desak Polisi Usut Tuntas Penyiraman Air Keras

Kami mengecam keras tindakan ini. Ini bukan sekadar kriminal biasa, tetapi diduga upaya percobaan pembunuhan terhadap aktivis yang vokal menyuarakan HAM

Ketua Banggar DPR Soroti Tingginya Penyaluran Subsidi Belum Tepat Sasaran

Subsidi kita itu tingkat kesalahan penyalurannya masih cukup tinggi, baik dari sisi exclusion maupun inclusion error

Ketua Banggar Sebut MBG Miliki Cita-cita Mulia, Patut Diberi Dukungan

Ketua Banggar DPR nilai program MBG yang digulirkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai cara mengintervensi kebijakan agar gizi anak-anak Indonesia membaik

Banggar DPR Benarkan Alokasi Anggaran MBG dari Pos Anggaran Pendidikan APBN

Banggar DPR membenarkan terkait alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berasal dari pos anggaran pendidikan pada APBN

Mengenal Sosok Abdullah bin Mas`ud, Sahabat Nabi SAW Ahli Al-Qur`an

Nama Abdullah bin Mas`ud radhiyallahu `anhu termasuk sahabat besar yang keilmuannya diakui langsung oleh Nabi Muhammad SAW.

Legislator PKB Geram Kekerasan Debt Collector Berulang, Dorong Class Action

DPR RI: UU Peradilan Militer Konstitusional dan Mengikat

Kuasa Hukum DPR RI, Abdullah, menyatakan bahwa eksistensi peradilan militer memiliki landasan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945

Legislator PKB Nilai Penyataan Jokowi soal UU KPK Tidak Tepat

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah tidak sepakat dengan pernyataan Presiden ke-7 Joko Widodo yang mengatakan revisi UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK merupakan inisiatif DPR meski Jokowi tidak menandatanganinya

PELNI Operasikan 15 Kapal untuk Layani Pemudik Lebaran 2026 di Jawa Timur

Proyeksi penumpang di Jawa Timur yaitu 44.440 penumpang, dengan rincian 34.366 penumpang pada kapal penumpang dan 10.074 penumpang pada kapal perintis.