Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly tiba di Balai Kota Oslo selama pertemuan informal para menteri luar negeri NATO di Oslo, Norwegia 1 Juni 2023. Foto: Feuters
JAKARTA - Pemerintah Inggris mengumumkan rencana untuk memperketat kebijakan sanksi terhadap Rusia pada Senin, termasuk memperkenalkan undang-undang untuk membekukan aset sampai Moskow setuju untuk membayar kompensasi ke Ukraina.
Langkah-langkah baru akan mewajibkan setiap individu yang telah ditunjuk di bawah sanksi untuk mengungkapkan aset yang disimpan di Inggris.
Pemerintah juga mengatakan akan ada jalur baru bagi aset yang dibekukan untuk disumbangkan untuk rekonstruksi Ukraina. Ini tidak akan mengakibatkan sanksi individu dicabut.
Rencana tersebut diumumkan saat Inggris bersiap menjadi tuan rumah konferensi pemulihan Ukraina minggu ini. Ini akan berfokus pada membangun dukungan internasional untuk pemulihan Ukraina dari perang, dan bagaimana sektor swasta dapat terlibat dalam rekonstruksi.
Sejak invasi ke Ukraina tahun lalu, Inggris telah membekukan aset lebih dari 18 miliar pound ($23 miliar) dan memberikan sanksi kepada lebih dari 1.550 orang Rusia termasuk Roman Abramovich, mantan pemilik Chelsea Football Club.
Menteri luar negeri Inggris James Cleverly mengatakan kebutuhan rekonstruksi Ukraina akan "sangat besar", dan langkah-langkah baru itu akan "memastikan Rusia membayar untuk memperbaiki negara yang telah diserang dengan ceroboh".
Undang-undang baru akan memungkinkan pemerintah Inggris untuk mempertahankan sanksi lebih lama dengan mengubah tujuan mereka. Undang-undang akan menyatakan sanksi dapat digunakan untuk meminta pembayaran kompensasi oleh Rusia.
Perkiraan biaya rekonstruksi dan pemulihan di Ukraina sekarang lebih dari $400 miliar, menurut perhitungan Bank Dunia, PBB, Komisi Eropa, dan Ukraina.
Pemerintah Inggris mengatakan rincian tentang bagaimana dana akan mendistribusikan uang yang disumbangkan dari individu yang terkena sanksi untuk membayar rekonstruksi Ukraina akan diumumkan di masa mendatang.
"Tidak akan ada paksaan individu untuk mendorong mereka mentransfer dana, atau tawaran keringanan sanksi sebagai imbalan untuk memberikan donasi," kata pemerintah.
