Seorang petugas polisi berjaga di dekat bendera nasional Jepang dan Korea Selatan di Tokyo 22 Juni 2015. Foto: Reuters
JAKARTA - Korea Selatan mengeluarkan protes keras terhadap klaim teritorial Jepang atas pulau-pulau yang disengketakan yang dibuat dalam strategi keamanan nasional yang dirilis pada hari Jumat. Seoul juga dengan hati-hati menanggapi rencana Tokyo untuk membangun militer yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol yang mulai menjabat pada bulan Mei telah mencoba untuk memperbaiki hubungan dengan Tokyo yang telah dirusak oleh pertikaian teritorial atas pulau-pulau tersebut dan perselisihan bersejarah yang berasal dari pendudukan Jepang pada tahun 1910-1945 di Korea.
Kementerian luar negeri Korea Selatan pada hari Jumat menuntut penghapusan segera klaim teritorial dari dokumen strategi nasional Jepang, dengan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa langkah tersebut tidak membantu "membangun hubungan berorientasi masa depan" antara kedua negara.
Kementerian luar negeri kemudian mengatakan pihaknya memanggil seorang diplomat senior dari kedutaan Jepang di Seoul untuk mengajukan protes. Kementerian pertahanan secara terpisah mengatakan telah memanggil seorang pejabat pertahanan Jepang untuk memprotes klaim tersebut.
Pulau-pulau yang dikenal sebagai Dokdo di Korea dan Takeshima di Jepang dikendalikan oleh Seoul dengan kontingen kecil penjaga pantai.
Dalam pernyataan terpisah, kementerian luar negeri berharap penerapan kebijakan keamanan baru Jepang akan transparan dan berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas regional sambil terus menjunjung tinggi semangat konstitusi pasifis.
Setiap pelaksanaan kemampuan serangan terhadap semenanjung Korea "harus melibatkan konsultasi dan kesepakatan yang erat" dengan Korea Selatan, katanya, dalam referensi yang jelas untuk tindakan yang mungkin dilakukan untuk melawan agresi Korea Utara.
Presiden Yoon, yang telah menjadikannya sebagai prioritas utama keamanan nasional untuk meningkatkan kerja sama dengan Jepang, mengatakan kepada Reuters dalam sebuah wawancara pada bulan November bahwa dapat dimengerti jika Jepang meningkatkan pengeluaran pertahanannya mengingat meningkatnya ancaman dari program rudal balistik Korea Utara.
Selasa, 21/04/2026
