Penandatanganan kerja sama sewa SBNP untuk jaringan telekomunikasi di Labuan Bajo, NTT di Jakarta, Senin (2/8/2021). Foto: hubla/katakini.com
JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menyewakan sebagian bagunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) berupa bangunan menara suar pelabuhan kepada pihak swasta untuk mendukung layanan jaringan komunikasi destinasi super prioritas Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Penandatanganan kerjasama Sewa Menyewa Barang Milik Negara (BMN) ditandatangani oleh Kepala Kantor Distrik Navigasi Kelas II Kupang, M. Israyadi dengan Direktur PT. Era Bangun Towerindo Eddy BJ Sihombing dengan disaksikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R Agus H Purnomo dan Direktur Kenavigasian, Hengki Angkasawan di Jakarta, Senin (2/8/2021).
“Diharapkan dapat semakin mengoptimalkan pemanfaatan BMN milik Direktorat Jenderal Perhubungan Laut khususnya dalam mendukung peningkatan layanan jaringan telekomunikasi pada area Pelabuhan Labuan Bajo sekaligus untuk meningkatkan pendapatan Negara,” kata Dirjen Hubla R Agus H Purnomo.
Terlebih lagi, kata Agus, wilayah Labuan Bajo telah ditetapkan sebagai salah satu dari lima destinasi wisata super prioritas yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Sehingga Kementerian Perhubungan harus terus mendukung dan berupaya melakukan percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk peningkatan kegiatan kenavigasian di wilayah Labuan Bajo NTT.
“Pemerintah berharap agar selama memanfaatkan objek sewa, semua pihak khususnya pihak penyewa dapat melakukan pengamanan dan pemeliharaan serta menggunakan objek sewa sesuai dengan peruntukannya tanpa mengurangi fungsi dan estetika SBNP tersebut," kata Agus.
Sementara Direktur Kenavigasian, Hengki Angkasawan dalam laporannya mengatakan Rambu Suar Pelabuhan Labuan Bajo merupakan salah satu dari enam rambu suar yang di desain dan dioperasikan untuk efisiensi bernavigasi kapal serta meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.
“Perjanjian kerja sama ini momentum penguatan kolaborasi antara Pemerintah dengan Badan Usaha dalam hal pemanfaatan aset negara, untuk menghasilkan manfaat yang berdampak ekonomi serta sebagai upaya dalam mengoptimalkan peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP),” kata Hengki.
Selasa, 21/04/2026
