Anggota Komisi I DPR RI Andina Thresia Narang (Foto: DPR)
JAKARTA - Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Tengah (Kalteng), Andina Thresia Narang mengatakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalteng membutuhkan penanganan yang lebih intensif, terutama di lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Ia pun mendorong optimalisasi operasi water bombing untuk mempercepat pemadaman titik api sekaligus menekan dampak kabut asap terhadap masyarakat.
Andina mengatakan, dukungan pemadaman melalui udara perlu disesuaikan dengan kondisi di lapangan, terutama ketika akses darat menyulitkan petugas dan relawan mencapai lokasi kebakaran. Menurutnya, langkah tersebut penting agar penanganan karhutla dapat berjalan lebih efektif.
"Untuk mempercepat pemadaman titik api yang sulit dijangkau melalui jalur darat, kami berharap dukungan operasi water bombing dapat dioptimalkan sesuai kondisi lapangan," kata Andina kepada awak media, Selasa (13/10/2026).
Andina menekankan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan. "Sembari memastikan upaya pemadaman berjalan maksimal dan dampak karhutla dapat segera dikendalikan," ujarnya.
Politisi Fraksi Partai NasDem ini berharap seluruh kementerian dan lembaga dapat memberikan perhatian dan bantuan langsung bagi warga terdampak karhutla. Pemerintah diminta melindungi kesehatan masyarakat, memastikan ketersediaan masker yang sesuai, layanan pemeriksaan kesehatan hingga obat-obatan.
"Serta ruang aman dari asap bagi warga yang membutuhkan, khususnya anak-anak, balita, dan lansia," lanjutnya.
Di saat yang sama, ia juga menekankan dampak ekonomi masyarakat di tengah karhutla juga perlu diperhatikan. "Termasuk membantu warga yang kehilangan pendapatan akibat terganggunya aktivitas dan mobilitas," tuturnya.
Sebab, ia mengatakan, kondisi asap karhutla di Kalimantan Tengah saat ini tebal dan masih terdapat banyak titik api yang sulit dijangkau oleh relawan pemadam.
Oleh karenanya, situasi karhutla tidak hanya dirasakan dari sisi lingkungan, tetapi juga kesehatan dan perekonomian masyarakat.
"Kondisi ini perlu menjadi perhatian serius seluruh kementerian dan lembaga agar penanganan karhutla dilakukan secara terpadu, baik melalui pemadaman maupun perlindungan langsung bagi masyarakat terdampak," tuturnya.
Kamis, 15/10/2026
