Serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, menewaskan 12 orang dan menyebabkan 309 lainnya terluka pada Sabtu (Foto: Anadolu)
JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Muhammad Husni meminta calon jemaah haji dan umrah asal Indonesia mencermati perkembangan situasi keamanan di Timur Tengah sebelum memutuskan keberangkatan.
Imbauan ini disampaikan menyusul meningkatnya ketegangan yang melibatkan Arab Saudi dan kelompok Houthi.
Legislator Fraksi Partai Gerindra itu menegaskan, pemerintah perlu memastikan kondisi keamanan di negara tujuan tetap kondusif. Keputusan terkait kelanjutan perjalanan umrah, kata dia, harus mengacu pada informasi resmi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan otoritas Arab Saudi.
“Untuk umrah, nanti dari Kementerian Luar Negeri seperti apa, apakah umrah masih boleh atau tidak, mereka yang lebih tahu,” ujar Husni kepada wartawan, Senin (12/10).
Menurut dia, perkembangan konflik perlu menjadi perhatian serius karena perjalanan ibadah dari Indonesia umumnya melalui Bandara Internasional King Abdulaziz di Jeddah dan bandara di Madinah. Pemerintah diminta terus memantau situasi agar keselamatan jemaah tetap terjamin.
Kekhawatiran tersebut muncul setelah kelompok Houthi mengklaim bertanggung jawab atas serangan di Arab Saudi. Laporan mengenai serangan di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, turut menambah perhatian terhadap potensi meluasnya konflik di kawasan tersebut.
Husni menilai, meskipun Makkah dan Madinah relatif jauh dari Riyadh, kondisi keamanan regional tetap harus diperhitungkan. Terlebih, eskalasi konflik dapat berkembang dan memengaruhi situasi perjalanan maupun aktivitas masyarakat di wilayah lain.
“Kita harus lebih berhati-hati. Saya yakin dan percaya pemerintah memantau terus perkembangan masalah di Timur Tengah, terutama konflik antara Houthi dan pihak Arab Saudi,” kata legislator dari daerah pemilihan Sumatera Utara tersebut.
Ia juga meminta calon jemaah haji yang telah merencanakan keberangkatan untuk mempertimbangkan perkembangan situasi secara matang. Menurutnya, keputusan berangkat atau menunda perjalanan perlu didasarkan pada penilaian keamanan serta arahan resmi pemerintah.
“Bagi para calon jemaah haji yang akan berangkat, coba dilihat dan dipikir-pikirkan apakah masih siap untuk berangkat atau menunda keberangkatannya, karena eskalasi permasalahannya bisa semakin melebar,” ujarnya.
Husni menambahkan, Komisi VIII DPR RI masih menunggu informasi lebih lanjut dari instansi terkait sebelum menentukan langkah berikutnya. Koordinasi dengan Kemlu, KBRI di Riyadh, serta perwakilan Indonesia di Jeddah dinilai penting untuk memperoleh gambaran terkini mengenai kondisi keamanan di Arab Saudi.
Ia menekankan, keselamatan jemaah harus menjadi pertimbangan utama dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Karena itu, calon jemaah diminta mengikuti perkembangan informasi dari sumber resmi dan tidak terburu-buru mengambil keputusan berdasarkan kabar yang belum terverifikasi.
