Ketua DPR RI Puan Maharani
JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan parlemen akan menjaga kemampuan fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tetap mampu menjaga kesejahteraan rakyat di tengah meningkatnya eskalasi konflik global.
Hal itu disampaikan Puan saat membuka Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/3).
“DPR RI akan memastikan bahwa kemampuan fiskal APBN Tahun Anggaran 2026 tetap dapat menjaga dan mempertahankan derajat kehidupan rakyat, kesejahteraan rakyat tidak turun kelas,” kata Puan dalam pidatonya.
Ia menambahkan politik anggaran pemerintah harus mampu menjaga ketahanan fiskal negara sehingga rakyat tetap memiliki jalan menuju kesejahteraan. Selain itu, masyarakat juga harus tetap memperoleh pelayanan publik yang berkualitas serta merasakan kondisi yang aman dan tenteram.
Puan mengatakan perhatian terhadap ketahanan fiskal tersebut tidak terlepas dari potensi dampak konflik geopolitik di Timur Tengah yang diperkirakan memengaruhi stabilitas ekonomi global, termasuk Indonesia.
Menurut dia, eskalasi konflik tersebut berpotensi memicu berbagai tekanan ekonomi, mulai dari kenaikan harga energi hingga gangguan terhadap perdagangan internasional.
“Hal ini akan memengaruhi harga minyak, harga transportasi, harga barang, nilai tukar rupiah terhadap Dollar AS, rantai perdagangan, pertumbuhan ekonomi, serta ketahanan fiskal dalam menjalankan pembangunan,” ujarnya.
Di sisi lain, Puan mengingatkan bahwa masyarakat masih menaruh harapan besar kepada negara agar terus menghadirkan lapangan kerja, memperkuat perekonomian nasional, serta meningkatkan pendapatan masyarakat.
Selain itu, negara juga diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
Dalam pidatonya, Puan juga menyinggung situasi global yang saat ini ditandai meningkatnya konflik geopolitik dengan penggunaan kekuatan militer.
Ketegangan yang melibatkan Amerika Serikat, Israel dan Iran dinilai mencerminkan dinamika hubungan internasional yang sarat kepentingan strategis, dominasi keamanan regional, serta persaingan kekuatan global.
Menurut Puan, konflik tersebut tidak hanya mencerminkan benturan kepentingan di tingkat regional, tetapi juga menunjukkan tantangan besar bagi tata kelola global ke depan.
Ia menilai meningkatnya aksi militer saat ini menunjukkan bahwa penggunaan kekuatan bersenjata sering kali mengabaikan prinsip penghormatan terhadap kedaulatan negara.
Selain itu, eskalasi konflik juga memperlihatkan dominasi negara tertentu terhadap negara lain, melemahnya peran lembaga multilateral dalam mencegah konflik yang lebih luas, serta kegagalan sistem keamanan global dalam menjaga keseimbangan kepentingan antarnegara.
Situasi tersebut, kata Puan, menegaskan kembali pentingnya memperkuat hukum internasional serta meningkatkan peran lembaga internasional dalam menjaga perdamaian, keadilan, stabilitas dunia, dan hak setiap negara dalam mempertahankan kedaulatannya.
