Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar saat mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama 19 Kupang di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (Foto: Humas Kemenko PM)
JAKARTA - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), A. Muhaimin Iskandar mendorong sekolah umum meniru model pelaksanaan Sekolah Rakyat.
Hal ini disampaikan Cak Imin, sapaan akrab Menko Muhaimin usai mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama 19 di Kupang, NTT, Rabu (1/10/2025).
"Kami ingin sekolah-sekolah juga terus menjadikan Sekolah Rakyat ini model,” kata Menko Muhaimin dalam keterangan tertulis.
Cak Imin menilai Sekolah Rakyat memiliki model kurikulum yang memungkinkan optimalisasi potensi peserta didik. Menurutnya, setiap siswa Sekolah Rakyat mendapat pemetaan talenta ketika masuk sesuai dengan bakat dan minatnya.
“Talenta yang sejak awal dikelola, yang diketahui potensinya, sehingga lulusan Sekolah Rakyat ini sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing. Sehingga potensi naturalnya bisa tersalurkan dengan baik,” kata Muhaimin.
Menko Muhaimin lebih lanjut menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang sejak awal dimaksudkan memutus mata rantai kemiskinan sekaligus investasi masa depan untuk kemajuan bangsa Indonesia.
“Para siswa Sekolah Rakyat ini bisa mengoptimalkan sejuta potensi di NTT, juga di Indonesia,” kata Muhaimin.
Muhaimin menekankan, sasaran utama siswa Sekolah Rakyat adalah anak-anak dari keluarga miskin. Khusus di NTT, saat ini ada 100 siswa Sekolah Rakyat.
“Sekolah Rakyat di sini cukup mengharukan, membanggakan dan tentu ini kerja keras ya, karena dari sejumlah besar yang harus diterima, maka syarat yang paling pokok adalah yang paling membutuhkan,” kata Muhaimin.
“100 yang terpilih inilah yang paling membutuhkan, sehingga mendapatkan prioritas,” kata Muhaimin.
Akan tetapi, Muhaimin menyatakan pemerintah berkomitmen untuk terus membangun lebih banyak Sekolah Rakyat, termasuk di seluruh Kabupatan dan Kota di NTT.
“Akan terus kami upayakan agar berdiri di semua kabupaten, kita juga ingin pihak swasta juga mendirikan duplikasi (Sekolah Rakyat),” kata Muhaimin.
Mandat pembangunan Sekolah Rakyat berlandaskan Inpres 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Kemenko PM menjadi pemegang mandat untuk melaksanakannya.
Pada akhir Oktober 2025 nanti, pemerintah menargetkan ada 165 Sekolah Rakyat yang berdiri di seluruh Indonesia. “Nanti akan terus bertambah setiap tahun dan akan ada di semua kabupaten,” kata Muhaimin.
Jum'at, 10/04/2026
