Gedumg Komnas Perempuan, Jakarta
JAKARTA - Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) meminta pengecualian agar anggaran untuk Komnas Perempuan tidak diblokir oleh Kementerian Keuangan.
"Pengecualian blokir anggaran yang berlaku untuk semua kementerian/lembaga, jika bisa diberikan untuk Komnas Perempuan, akan sangat membantu kami," kata Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani saat audiensi dengan Komisi 13 DPR RI di Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Pasalnya, dampak pemblokiran akan terasa bagi kerja-kerja Komnas Perempuan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan korban kekerasan.
"Sangat terasa (dampak pemblokiran). Belanja infrastruktur, teknologi informasi yang kami butuhkan untuk mempercepat layanan juga akan diblokir maka akan lebih berat lagi bagi kami," kata dia.
Dalam kesempatan tersebut, pihaknya tidak memberikan postur anggaran Komnas Perempuan.
Namun demikian, pihaknya menyebut bahwa minimnya anggaran negara untuk Komnas Perempuan membuat Komnas Perempuan lebih banyak bergantung pada bantuan hibah dalam melaksanakan sejumlah programnya.
"Anggaran program lebih tergantung pada dana hibah daripada anggaran dari negara," katanya.
Andy Yentriyani mengatakan Komnas Perempuan saat ini tercatat memperoleh bantuan hibah dari UNFPA dan Uni Eropa dengan nilai sekitar Rp3 miliar.
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk memblokir anggaran kementerian/lembaga sebesar Rp306,69 triliun sebagai upaya efisiensi.
Hal ini sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, yang ditandatangani pada 22 Januari 2025.
Jum'at, 17/04/2026
