• News

Palestina Mengecam Penangguhan Pendanaan UNRWA oleh Negara-negara Barat

Tri Umardini | Minggu, 28/01/2024 01:01 WIB
Palestina Mengecam Penangguhan Pendanaan UNRWA oleh Negara-negara Barat Sebuah truk yang membawa bantuan kemanusiaan dari UNRWA tiba di perbatasan Rafah sisi Mesir dengan Jalur Gaza. (FOTO: AFP)

JAKARTA - Para pejabat tinggi Palestina dan Hamas mengkritik keputusan beberapa negara Barat yang menangguhkan pendanaan kepada badan bantuan PBB untuk Palestina dan menyerukan pembatalan segera atas tindakan yang mengandung risiko “besar”.

Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) sebelumnya mengatakan pihaknya telah membuka penyelidikan terhadap beberapa karyawan yang dituduh Israel terlibat dalam serangan 7 Oktober yang memicu konflik saat ini.

Pada hari Sabtu (27/1/2024), Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Hussein al-Sheikh mengatakan keputusan negara-negara tersebut “mengandung risiko bantuan politik dan kemanusiaan yang besar”.

“Pada saat ini dan mengingat agresi yang terus berlanjut terhadap rakyat Palestina, kami memerlukan dukungan maksimal untuk organisasi internasional ini dan tidak menghentikan dukungan dan bantuan terhadapnya,” tulisnya di X, mendesak negara-negara tersebut untuk “segera membatalkan keputusan mereka."

Italia, Australia, Kanada dan Amerika Serikat mengatakan mereka akan menghentikan pendanaan untuk badan tersebut, sementara kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan blok beranggotakan 27 negara tersebut akan “menilai langkah lebih lanjut dan mengambil pelajaran berdasarkan hasil penyelidikan penuh dan komprehensif.”

Inggris dan Finlandia juga bergabung dengan daftar negara-negara yang menghentikan bantuan keuangan kepada badan PBB tersebut, yang fasilitasnya di mana pengungsi Palestina mencari perlindungan telah berulang kali diserang dalam serangan udara Israel.

Hamas pada hari Sabtu mengecam “ancaman” Israel terhadap badan tersebut, setelah Israel menuduh beberapa staf UNRWA terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel selatan yang menurut pihak berwenang di sana menewaskan sekitar 1.140 orang.

“Kami meminta PBB dan organisasi internasional untuk tidak menyerah pada ancaman dan pemerasan” dari Israel, kata kantor pers Hamas dalam sebuah postingan di Telegram.

Pada hari Jumat, UNRWA mengatakan telah memecat beberapa pegawainya dan telah membuka penyelidikan atas tuduhan tersebut.

“Pihak berwenang Israel telah memberikan informasi kepada UNRWA tentang dugaan keterlibatan beberapa pegawai UNRWA dalam serangan mengerikan terhadap Israel pada 7 Oktober,” kata Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini.

“Untuk melindungi kemampuan badan tersebut dalam memberikan bantuan kemanusiaan, saya telah mengambil keputusan untuk segera mengakhiri kontrak para anggota staf ini dan meluncurkan penyelidikan untuk mengungkap kebenaran tanpa penundaan.”

UNRWA didirikan setelah pembentukan negara Israel pada tahun 1948 untuk memberikan pendidikan, perawatan kesehatan, layanan sosial dan pekerjaan kepada ratusan ribu pengungsi Palestina yang terpaksa mengungsi.

Badan ini mulai beroperasi pada tahun 1950. Badan yang kekurangan uang ini saat ini mendukung hampir enam juta warga Palestina di Gaza, Tepi Barat yang diduduki, serta di negara tetangga Yordania, Suriah dan Lebanon.

Pembekuan bantuan

Inggris pada hari Sabtu mengatakan pihaknya telah bergabung dengan AS dalam “menghentikan sementara” bantuan keuangan masa depan untuk UNRWA, yang hampir seluruhnya didanai oleh kontribusi sukarela dari negara-negara anggota PBB.

“Inggris terkejut dengan tuduhan bahwa staf UNRWA terlibat dalam serangan tanggal 7 Oktober terhadap Israel, sebuah tindakan terorisme keji yang telah berulang kali dikutuk oleh Pemerintah Inggris,” kata Kantor Luar Negeri dan Persemakmuran dalam sebuah pernyataan.

Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani mengatakan pada hari Sabtu bahwa negaranya bergabung dengan sekutunya dan menghentikan dukungannya terhadap badan tersebut.

“Negara-negara sekutu telah mengambil keputusan serupa. Kami berkomitmen untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk Palestina sekaligus melindungi keamanan Israel,” tulisnya di X.

Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengatakan dia “sangat prihatin” dengan tuduhan terhadap UNRWA.

“Kami sedang berbicara dengan mitra dan akan menghentikan sementara pencairan dana baru-baru ini,” tulisnya di X.

“Kami menyambut baik tanggapan cepat UNRWA, termasuk mengakhiri kontrak dan meluncurkan penyelidikan, serta pengumuman baru-baru ini mengenai penyelidikan penuh terhadap tuduhan terhadap organisasi tersebut,” tambahnya.

Israel memuji negara-negara tersebut karena menghentikan dukungan mereka kepada badan PBB tersebut, dengan mengatakan bahwa mereka ingin sepenuhnya menghentikan operasinya setelah perang di Gaza berakhir.

Menteri Luar Negeri Israel Katz mengatakan Israel “bertujuan untuk mempromosikan kebijakan yang memastikan bahwa UNRWA tidak akan menjadi bagian pada hari berikutnya, dengan mengatasi faktor-faktor lain yang berkontribusi”.

“Kami akan berupaya menggalang dukungan bipartisan di AS, Uni Eropa, dan negara-negara lain secara global untuk kebijakan yang bertujuan menghentikan aktivitas UNRWA di Gaza,” katanya.

Investigasi independen

Menteri Pembangunan Internasional Kanada Ahmed Hussen pada hari Jumat mengumumkan bahwa Ottawa telah “untuk sementara menghentikan pendanaan tambahan untuk UNRWA sementara negara tersebut melakukan penyelidikan menyeluruh atas tuduhan ini”.

“Kanada menanggapi laporan ini dengan sangat serius dan menjalin hubungan erat dengan UNRWA dan donor lainnya mengenai masalah ini,” tulisnya di X.

“Jika tuduhan tersebut terbukti akurat, Kanada mengharapkan UNRWA segera mengambil tindakan terhadap mereka yang diduga terlibat dalam serangan teroris Hamas.”

AS menghentikan pendanaan untuk UNRWA pada hari Jumat karena tuduhan terhadap 12 karyawan yang “mungkin terlibat” dalam serangan Hamas.

Lazzarini tidak mengungkapkan jumlah pegawai atau sifat dugaan keterlibatan mereka, namun mengatakan “setiap pegawai UNRWA yang terlibat dalam aksi teror” akan dimintai pertanggungjawaban, termasuk melalui tuntutan pidana.

Sekjen PBB Antonio Guterres telah berjanji untuk melakukan “tinjauan independen yang mendesak dan komprehensif terhadap UNRWA”.

Setidaknya 26.257 orang tewas dan 64.797 luka-luka dalam serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober. (*)

 

FOLLOW US