JAKARTA - Ide Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan yang ingin mengganti BBM jenis Solar dan Pertalite dengan bahan bakar setara Euro 4 dan Euro 5 mendapat tanggapan dari Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto. Ide Luhut tersebut dinilai mengada-ada dan bias kepentingan.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menilai, ide tersebut membuktikan, bahwa kebijakan Pemerintah lebih didikte oleh tekanan luar negeri. Bahkan terkesan ada kepentingan bisnis di balik usul yang disampaikan. Ketimbang dengan sungguh-sungguh membela kepentingan kesejahteraan rakyat dan daya beli mereka.

"Sebaiknya menjelang akhir Pemerintahannya, rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengambil kebijakan strategis yang merugikan rakyat banyak. Karena, kebijakan penghapusan Solar dan Pertalite, yang jelas-jelas merupakan dua jenis BBM yang disubsidi negara, secara langsung akan memukul daya beli rakyat. Meski Pemerintah belum menyebut BBM pengganti serta harganya, namun patut diduga, BBM pengganti nya adalah BBM yang beroktan lebih tinggi, dan tentu harganya lebih mahal," jelas Mulyanto kepada wartawan, Rabu (24/1).

Bagi masyarakat, lanjut dia, penghapusan Pertalite dan Solar, lalu menggantinya dengan BBM yang berharga lebih mahal identik dengan kenaikan harga BBM.

“Dengan kebijakan ini, yang dirasakan langsung oleh masyarakat adalah kenaikan harga BBM. Ini tentu akan memberatkan dan memukul daya beli mereka,” tegasnya.

"Argumen yang diajukan Pemerintah juga tidak terlalu kuat, dibanding tugas negara untuk menyejahterakan rakyatnya. Karenanya akan lebih baik, serahkan saja kebijakan ini kepada Presiden yang akan datang," demikian Mulyanto menambahkan.