WASHINGTON - Partai Republik Colorado pada Rabu meminta Mahkamah Agung AS untuk melakukan intervensi setelah pengadilan tinggi Colorado mendiskualifikasi mantan Presiden Donald Trump untuk tampil dalam pemungutan suara pendahuluan Partai Republik di negara bagian itu, kata seorang pengacara untuk kelompok Partai Republik.

Permohonan banding tersebut diajukan setelah Mahkamah Agung Colorado pada 19 Desember mendiskualifikasi Trump karena perannya dalam serangan terhadap gedung Capitol AS pada 6 Januari 2021 oleh para pendukungnya. Pengadilan melarang Trump berdasarkan ketentuan konstitusi AS yang melarang siapa pun yang "terlibat dalam pemberontakan atau pemberontakan" memegang jabatan publik.

Partai Republik Colorado diwakili oleh Jay Sekulow dari firma litigasi konservatif American Center for Law & Justice.

Trump, calon presiden terdepan dari Partai Republik pada tahun 2024, diperkirakan akan mengajukan bandingnya sendiri. Pengadilan tinggi negara bagian telah menunda keputusannya hingga 4 Januari, dengan menyatakan bahwa Trump akan tetap mengikuti pemungutan suara jika dia mengajukan banding.

Putusan pengadilan Colorado menandai pertama kalinya dalam sejarah bahwa Bagian 3 Amandemen Keempat Belas Konstitusi AS – yang disebut klausul diskualifikasi – digunakan untuk menganggap seorang calon presiden tidak memenuhi syarat untuk menduduki Gedung Putih.

Keputusan Mahkamah Agung Colorado dengan skor 4-3 membalikkan kesimpulan hakim pengadilan yang lebih rendah bahwa Trump terlibat dalam pemberontakan dengan menghasut pendukungnya untuk melakukan kekerasan, namun sebagai presiden, dia bukanlah "petugas Amerika Serikat" yang dapat didiskualifikasi berdasarkan Amandemen Keempat Belas.

Pengadilan Colorado menyimpulkan bahwa peran Trump yang memicu kekerasan di Capitol ketika anggota parlemen bertemu untuk mengesahkan hasil pemilu tahun 2020 merupakan keterlibatan dalam pemberontakan, dan bahwa jabatan kepresidenan dilindungi oleh ketentuan pemberontakan.

Serangan itu merupakan upaya para pendukung Trump untuk membalikkan kekalahannya dalam pemilu tahun 2020 dari Presiden Demokrat Joe Biden, yang secara keliru diklaim oleh Trump sebagai hasil penipuan.

Pengadilan telah menolak beberapa tuntutan hukum yang berupaya agar Trump tidak ikut dalam pemilihan pendahuluan di negara bagian lain. Pengadilan tinggi Minnesota menolak upaya untuk mendiskualifikasi Trump dari pemilihan pendahuluan Partai Republik di negara bagian tersebut, namun tidak memutuskan kelayakannya secara keseluruhan untuk menjabat sebagai presiden.