KYIV - Ukraina mengecam keras rencana Rusia untuk menyelenggarakan pemilihan presiden musim semi mendatang di wilayah pendudukan, menyatakan pemilihan itu "batal demi hukum" dan berjanji akan mengadili setiap pemantau yang dikirim untuk memantau pemilihan tersebut.

Majelis tinggi Rusia menetapkan pemilihan presiden minggu ini pada bulan Maret mendatang, dan ketuanya Valentina Matviyenko mengatakan penduduk di empat wilayah Ukraina yang diduduki akan dapat memilih untuk pertama kalinya.

Rusia mengklaim telah mencaplok wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhya dan Kherson di timur dan selatan Ukraina selama referendum tahun lalu yang dianggap palsu oleh Kyiv dan Barat, namun tidak sepenuhnya mengendalikan salah satu wilayah tersebut.

Mereka juga merebut semenanjung Laut Hitam Krimea dari Ukraina pada tahun 2014.

“Kami menyerukan kepada komunitas internasional untuk secara tegas mengutuk niat Rusia untuk menyelenggarakan pemilihan presiden di wilayah pendudukan Ukraina, dan menjatuhkan sanksi terhadap mereka yang terlibat dalam organisasi dan tindakan mereka,” kata Kementerian Luar Negeri Ukraina dalam sebuah pernyataan.

Laporan tersebut juga memperingatkan negara-negara agar tidak mengirim pemantau ke “pemilihan palsu”, dan mengatakan bahwa pelanggar akan “menghadapi tanggung jawab pidana”.

“Pemilu apa pun di Rusia tidak ada hubungannya dengan demokrasi. Pemilu hanya berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan rezim Rusia tetap berkuasa,” kata kementerian itu.

Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada hari Jumat bahwa ia akan kembali mencalonkan diri sebagai presiden, sebuah langkah yang diperkirakan akan membuatnya tetap berkuasa setidaknya hingga tahun 2030.