JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) baru-baru ini meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu, dengan DKI Jakarta yang mencatatkan sebagai daerah yang memiliki angka kerawanan pemilu tertinggi.

Hal ini disampaikan oleh Sakhroji, Koordinator divisi hukum BAWASLU provinsi DKI Jakarta dalam diskusi publik dengan tema "Bawaslu Ngampus: Kampanye yang Sehat dan Damai," yang digelar Universitas Paramadina Jakarta, Selasa (28/11/2023).

“Pengawasan tahapan kampanye menjadi pedoman bagi dalam menjalankan proses kampanye. Pentingnya pendaftaran akun-akun kampanye ke KPU untuk menjaga transparansi. Bawaslu ini memainkan peran ganda sebagai pengawas dan yang diawasi,” ujar Sakhroji.

Fatchiah E. Kertamuda, Wakil Rektor Universitas Paramadina, menyampaikan pandangan mengenai pemilu sebagai ajang kompetisi yang harus selalu terpantau dan terawasi pelaksanaanya harus fair dan sehat, elegan.

“Jangan anggap enteng tugas Bawaslu karena yang dipantau adalah tokoh-tokoh kuat. Jadi harus kuat, jangan mudah terprovokasi berbagai pihak, utamanya yang masih punya power saat ini. Netralitas, keadilan, mendengarkan, dan integritas menjadi kunci dalam memajukan demokrasi Indonesia,” kata Fatchiah.

Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) menyatakan bahwa demokrasi ini bukanlah ciptaan reformasi, demokrasi yang dilakukan saat ini merupakan bagian dari keinginan pendiri bangsa sejak awal.

“Bangsa kita didirikan karena urusan pembangunan, tidak ada yang bisa membantah hal tersebut. Karena Indonesia didirikan berdasar pada tujuan pembangunan dan harus berlaku adil. Adil dalam hal ini difasilitasi dalam demokrasi,” katanya.

“Adanya debat antar capres-cawapres dengan tujuan agar masyarakat Indonesia tak hanya dijadikan sebagai objek, tetapi dapat sebagai objek yang melek politik,” tegasnya.

Selanjutnya Ahmad Khoirul Umam, dosen di Universitas Paramadina menyatakan harapannya agar Bawaslu dan KPU menjaga netralitas, dan harus dipastikan tidak menjadi politik praktis.

“Preferensi politik menjadi problem, dan berpotensi untuk abuse of power dan memunculkan conflict of interest. Tidak perlu disebut aktornya siapa, capres-cawapres yang melakukan itu siapa, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita sebagai masyarakat indonesia dengan mayoritas pemilih baru dapat menggunakan hal pilihnya dengan sebaik mungkin,” ungkapnya.