Bendera Amerika Serikat dan Tiongkok berkibar dari tiang lampu di lingkungan Chinatown Boston, Massachusetts, AS, 1 November 2021. Foto: Reuters
BEIJING - Tiongkok atau China dan Amerika Serikat saling tuding pada akhir pekan mengenai sengketa Laut Cina Selatan. Militer Tiongkok mengatakan pihaknya telah mengusir kapal perang AS yang menurut Angkatan Laut AS sedang melakukan operasi navigasi rutin.
Menurut sebuah unggahan di akun media sosial resmi WeChat Komando Teater Selatan Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok pada hari Sabtu, militer Tiongkok mengerahkan angkatan laut dan udaranya untuk “melacak, memantau, dan memperingatkan” kapal perusak AS.
Angkatan Laut Amerika mengatakan pada hari Minggu bahwa Hopper telah “menegaskan hak navigasi di Laut Cina Selatan dekat Kepulauan Paracel, sesuai dengan hukum internasional”.
Tiongkok mengklaim hampir seluruh Laut Cina Selatan, yang merupakan jalur perdagangan kapal tahunan senilai lebih dari $3 triliun, termasuk sebagian yang diklaim oleh Filipina, Vietnam, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Pengadilan Arbitrase Permanen pada tahun 2016 mengatakan klaim Tiongkok tidak memiliki dasar hukum.
Filipina dan Australia memulai patroli laut dan udara gabungan pertama mereka di laut tersebut pada hari Sabtu, beberapa hari setelah Beijing menuduh Manila meminta pasukan asing untuk berpatroli di Laut Cina Selatan, mengacu pada patroli bersama oleh militer Filipina dan AS.
Insiden akhir pekan ini, kata Tiongkok, "membuktikan bahwa Amerika Serikat adalah `pencipta risiko keamanan` di Laut Cina Selatan".
Letnan Kristina Weidemann, wakil juru bicara Armada ke-7 AS, mengatakan dalam sebuah pernyataan melalui email: “Amerika Serikat menentang klaim maritim yang berlebihan di seluruh dunia tanpa memandang identitas penggugat.
“Klaim maritim yang melanggar hukum dan meluas di Laut Cina Selatan merupakan ancaman serius terhadap kebebasan laut.”
Awal bulan ini, Amerika Serikat dan Tiongkok mengadakan pembicaraan mengenai masalah maritim, termasuk sengketa Laut Cina Selatan, di mana AS menggarisbawahi kekhawatiran mengenai apa yang disebutnya sebagai tindakan Tiongkok yang “berbahaya dan melanggar hukum”, kata Departemen Luar Negeri AS.
