JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Wisnu Wijaya menyatakan biaya haji 2024 berhasil diturunkan dari usulan awal Kemenag di angka Rp105 juta menjadi Rp93,4 juta, bukan Rp94,3 juta. Pihaknya meluruskan klaim Kementerian Agama yang sebelumnya menyebut penurunan biaya haji berada di angka Rp94,3 juta.

"Kami tidak ingin jemaah kita hanya menerima nasi beserta kacang gosong yang tidak ramah lansia sebagaimana terjadi tahun lalu. Padahal, biaya yang dialokasikan cukup mahal saat itu, SAR 17,5 per jemaah. Untuk itu, kami menilai angka yang diusulkan saat ini senilai SAR 16,5 juga relatif masih tinggi. Padahal dengan SAR 10 saja, sebenarnya jemaah sudah bisa memperoleh nasi, sayur, beserta lauk pauk yang layak sebagaimana info ini kami peroleh langsung dari pengusaha katering di Arab Saudi," jelas Wisnu, Jumat (24/11/23).

Meski demikian, Wisnu mengatakan pihaknya masih belum puas dengan nilai penurunan tersebut karena masih terdapat sejumlah catatan.

Anggota Panja BPIH DPR RI ini mengungkapkan, jika dilakukan penghematan pada komponen konsumsi saja, ada potensi penghematan hampir Rp1 triliun. 

"Untuk itu kami mendesak agar Kemenag kembali melakukan penyisiran dengan teliti. Karena setelah kami kalkulasi, ada potensi penghematan nyaris Rp1 T. Itu baru dari komponen konsumsi saja," tegas Wisnu.

Selanjutnya, Legislator Fraksi PKS ini juga menyoroti kejanggalan atas berubahnya angka pada salah satu komponen BPIH 2024 dalam sekejap. Misalnya, Wisnu menyoroti perbedaan angka yang sempat muncul pada komponen Biaya Penerbangan (PP) di Rapat Panja BPIH, Rabu 22 November 2023. 

“Sebelum rapat kita skors pada Kamis 22 November 2023, pukul 17.18, pada lembaran yang diterima Anggota Panja, biaya komponen penerbangan (PP) tertera senilai Rp33.327.838,00. Namun kemudian ketika rapat kembali dimulai sekitar pukul 19.30, terdapat lembaran lain dengan angka pada komponen Biaya Penerbangan (PP) sebesar Rp33.427.838,00 atau naik Rp100.000,00 tanpa konfirmasi. Lengah sekejap, angka berubah,” beber Wisnu.

Lebih lanjut, Wisnu juga mempertanyakan alasan syar’i kenapa jemaah diharuskan membayar full 1 kali tiket PP yang sama sekali tidak mereka pakai.

Menurutnya, jika dicek di aplikasi travelling, sebenarnya harga tiket Jakarta-Jeddah di bulan-bulan haji hanya berkisar di angka Rp15-16 juta (PP). Sementara pada komponen penerbangan BPIH (PP), biaya yang dibebankan per jemaah mencapai Rp33,4 juta atau dua kali lipat lebih mahal.

“Apa yang menjadi alasan syar’i seorang jemaah mesti membayar sesuatu yang tidak dia peroleh manfaatnya? Jika saja ini bisa ditekan sehingga jemaah hanya membayar 50% dari biaya penerbangan yang diusulkan Kemenag, atau hanya membayar sesuatu yang betul-betul mereka gunakan, maka angka yang bisa dipangkas dari beban pembayaran calon jemaah haji, baik per individu bisa berkurang sekitar Rp16 juta maupun kolektif sekitar (Rp16 juta x 241 ribu jemaah) Rp3,8 triliun. Apalagi jika penerbangannya dilakukan dengan jumlah rombongan yang banyak, maka semestinya kita bisa peroleh diskon, bukan?” tegas Wisnu.

Selain pada komponen biaya penerbangan, Wisnu menargetkan efisiensi pada komponen Khidmatul Masyair.

“Target kami pada rapat panja Senin 27 November 2023 adalah selain menekan biaya penerbangan, kami akan mendorong dilakukannya efisiensi pada komponen biaya Khidmatul Masyair. Yang awalnya ditawarkan Rp19 juta sekian kemudian berubah menjadi Rp17,7 juta. Kami meminta Kemenag tidak lagi memilih syarikat yang seharusnya di-blacklist, tetapi perlu dipilih mereka yang bisa menawarkan biaya di angka Rp13 juta, atau maksimal Rp15 juta. Target kami adalah tahun ini biaya haji tidak naik, bahkan perlu lebih efisien dibanding tahun sebelumnya,” lanjut Wisnu. 

Anggota DPR Dapil Jateng 1 ini mengatakan, pihaknya berharap pemerintah bersedia kembali menyisir sejumlah komponen yang pihaknya usulkan guna menekan biaya haji hingga mencapai angka yang lebih rasional dengan tetap mempertimbangkan sustainability keuangan haji di masa mendatang.