JAKARTA - Hingga 31 Oktober 2023, realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp1.572,2 triliun. Angka ini setara 70% dari pagu yang ditetapkan dalam APBN.

"Ini terdiri atas, yang pertama, belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp768,7 triliun atau 76,8% dari pagu," ucap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN KITA edisi November 2023 di Jakarta, Jumat (24/11/2023).

Belanja K/L ini dipengaruhi dukungan persiapan pelaksanaan Pemilu, pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas, dan penyaluran berbagai bansos.

"Ini mencakup realisasi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bansos," sambungnya.

Yang kedua, belanja non K/L yang tercatat sebesar Rp803,6 triliun. Angka ini setara 64,5% dari pagu.

"Ini terdiri dari realisasi subsidi dan kompensasi BBM dan listrik, program Kartu Prakerja, serta subsidi pupuk," ucap Sri.

Dari total belanja tersebut, Sri menyebut bahwa sebanyak Rp899,1 triliun atau 57,2% manfaat belanja pemerintah pusat langsung dinikmati masyarakat.

Dalam kategori belanja K/L, anggaran bansos PKH tercatat sebesar Rp19,6 triliun untuk 9,9 juta KPM, kartu Sembako Rp36,3 triliun untuk 18,5 juta KPM, PBI JKN Rp38,6 triliun untuk 96,4 juta peserta, dan bansos pangan Rp8,2 triliun.

Selain itu, juga terdapat bantuan benih, mulsa, dan pupuk organik Rp1,2 triliun untuk 489,5 ribu Ha, bantuan alat dan mesin pertanian Rp574,6 miliar, dan bantuan ternak Rp196,6 triliun.

"Di sisi pendidikan, anggaran Program Indonesia Pintar sebesar Rp8,4 triliun untuk 14,3 juta siswa, program KIP Kuliah Rp11,4 triliun untuk 789,7 ribu mahasiswa, BOS Kemenag Rp10,5 triliun untuk 9,1 juta siswa, dan BOPTN Rp4,6 triliun untuk 197 PTN," tambah Sri.

Selain itu, dana belanja K/L ini juga dialokasikan untuk pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur seperti sarana prasarana pendidikan, sanitasi, air PAM, jalan jembatan, dan fasilitas lainnya sebesar Rp129,7 triliun dan bantuan bencana sebesar Rp1,8 triliun.

"Untuk belanja non K/L, terdiri dari subsidi dan kompensasi listrik Rp83.4 triliun untuk 39,6 juta pelanggan subsidi dan 48,2 juta pelanggan kompensasi, subsidi LPG 3 kg Rp52,2 triliun, subsidi dan kompensasi BBM Rp97.2 triliun, dan subsidi perumahan Rp724,2 triliun, serta Kartu Prakerja Rp4,3 triliun untuk 1,2 juta peserta," pungklas Sri.