JAKARTA - Wakil Ketua MPR Yandri Susanto berharap, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, harus tersosialisasikan secara menyeluruh ke masyarakat. Karena substansi dari SEMA nomor 2 adalah larangan bagi hakim seluruh Indonesia untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama.

"SEMA nomor 2 Tahun 2023 harus tersosialisasikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Walaupun SEMA berlaku internal kepada hakim, namun substansi dari SEMA nomor 2 adalah larangan bagi hakim di seluruh tingkatan pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Setiap hari ada masyarakat yang melakukan perkawinan," ujar Yandri.

Hal tersebut disampaikan Yandri Susanto saat menjadi keynote speech pada acara Sosialisasi 4 Pilar MPR di Gedung Nusantara V Komplek MPR/DPR Senayan, Jakarta, Kamis (16/11). Turut hadir Wakil Ketua Umum MUI Marsudi Suhud, Ketua Kamar Pembinaan MA Takdir Rahmadi, Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Hukum dan HAM MUI Ikhsan Abdullah dan Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR Marisun.

Di acara yang dihadiri ratusan perwakilan ormas Islam dan ormas pemuda Islam ini Yandri meminta kepada MUI untuk menggandeng pengiat media sosial merumuskan strategi terbaik yang memudahkan masyarakat untuk memahami SEMA No 2 Tahun 2023.

"Saya berharap kepada MUI untuk bekerjasama dengan penggiat media sosial merumuskan strategi sosialisasi SEMA nomor 2 kepada seluruh masyarakat. Sehingga konten yang disajikan menarik dan mudah dicerna oleh generasi muda saat ini," ujar Waketum PAN Yandri Susanto.

Yandri juga memaparkan bahwa celah dari adanya pencatatan nikah beda agama di Indonesia adalah adanya penjelasan di dalam Pasal 35 (a) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sehingga ia mendorong adanya penyempuraan dari undang-undang ini, agar tidak memunculkan tafsir bahwa negara memberikan ruang adanya pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia.

"Kami bersyukur Alhamdulillah MA mengeluarkan petunjuk bagi hakim melalui SEMA nomor 2. Sehingga celah yang muncul akibat adanya penjelasan dari pasal 35 UU Adminduk dimana dijelaskan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat berbeda agama. Penjelasan dari pasal 35 (a) UU Adminduk inilah yang kemudian memunculkan adanya tafsir pengesahan perkawinan beda agama bisa dilakukan melalui pengadilan," ujarnya.