JAKARTA - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Setjen DPR RI kembali meraih sejumlah prestasi pada dalam ajang bergengsi Anugerah Humas Indonesia 2023 di Semarang, Jawa Tengah, pada Jumat (3/11/2023).

Salah satu penghargaan yang berhasil diraih adalah kategori Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Terinovatif, Sub Kategori Pengelolaan dan Penyajian Informasi Publik.

Prestasi lain yang berhasil diraih dalam ajang ini adalah predikat Informatif dari Komisi Informasi Pusat yang secara konsisten dipegang selama 2 tahun berturut-turut. Pada tahun 2021, PPID Setjen DPR RI mendapat peringkat Informatif dengan nilai 96,52. Sementara, pada gelaran tahun 2022, nilai yang dicapai meningkat menjadi 98,13.

“Kolaborasi dengan stakeholder eksternal dan internal senantiasa dilakukan sebagai bentuk peningkatan kualitas layanan dan langkah perbaikan untuk perencanaan inovasi-inovasi lain kedepannya. Penguatan teknologi informasi sebagai basis layanan semakin disempurnakan,” demikian keterangan resmi, Senin (6/11/2023).

Pada keterangan tertulis tersebut dijelaskan bahwa inovasi-inovasi PPID Setjen DPR RI, di antaranya adalah penambahan fitur disabilitas sensorik netra pada aplikasi layanan PPID Setjen DPR RI; kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mempermudah sinkronisasi NIK pemohon informasi publik; Sistem Informasi Legislasi (SiLEG) yang memudahkan publik untuk mengakses dokumen dan memberi masukan atas Rancangan Undang-Undang yang sedang dibahas; Partisipasi Masyarakat terhadap Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU); Sistem Informasi Arsip (SiAR) yang memungkinkan publik untuk memperoleh dokumen Risalah pembahasan Rancangan Undang - Undang yang telah lampau.

Tidak hanya inovasi dari sisi teknologi informasi, penguatan sinergi dan kolaborasi turut dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik. Di antaranya kolaborasi dengan Open Parliament Indonesia (OPI), Indonesia Parliamentary Center (IPC), Westminster Forum for Democracy (WFD), National Democratic Indonesia (NDI), dan Badan Koordinasi Humas Pemerintah (Bakohumas).

Sinergi dan pendampingan dengan PPID Pelaksana di Lingkungan Setjen DPR RI juga tak luput dilakukan. Beberapa langkah nyatanya adalah dengan menyelenggarakan Focus Group Discussion yang bertema “Pemenuhan Hak Masyarakat Terhadap Akses Informasi Publik” pada tanggal 28 Maret 2023 lalu.

Diskusi ini menghadirkan narasumber yang terdiri dari Komisi Informasi sebagai regulator dan Lembaga Swadaya Masyarakat dari Tera Indonesia Consulting, dan Indonesia Parliamentary Center.

Masih dalam satu rangkaian yang sama, PPID Setjen DPR RI turut menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik yang bertema “From Request to Access: Bangga Menjadi Terbuka” pada tanggal 20 Juni 2023, dengan menghadirkan narasumber yang terdiri dari regulator Komisi Informasi serta Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Indonesia Parliamentary Center, Open Parliament Indonesia dan diramaikan oleh kehadiran media massa, dan masyarakat pengguna layanan informasi publik.

"PPID Setjen DPR RI menyadari bahwa elemen krusial dalam pembangunan iklim demokrasi adalah perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam segala urusan publik. Sebagai unsur supporting system DPR RI, PPID Setjen DPR RI perlu mewujudkan transparansi hingga akuntabilitas Badan Publik” seperti tertuang dalam keterangan resmi tersebut.

Anugerah Humas Indonesia Awards 2023 merupakan kali kelima ajang ini diselenggarakan. Pada tahun ini terdapat Terdapat 40 institusi Badan Publik yang berpartisipasi namun hanya 30 persen yang berhasil memperoleh trofi penghargaan. Selama kurang dari dua bulan, sejumlah Kementerian, Lembaga, BUMN, BUMD, dan Badan Layanan Umum seluruh Indonesia berkompetisi melalui tahap penyisihan berkas dan babak presentasi dengan melibatkan 5 orang juri yang berkompeten dibidangnya.