JAKARTA - Sebutan pengkhianat yang disematkan Demokrat kepada Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan dinilai terlalu lebay. Pernyataan ini keluar saat Demokrat mengetahui Anies akan menggandeng Ketum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya di Pilpres 2024 mendatang.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, kemarahan Demokrat merupakan hal yang wajar. Namun lebih dari itu, kemarahan tersebut juga dinilai sangat berlebihan.

Sebagai organisasi partai yang besar, tidak seharusnya Demokrat bersikap secara berlebihan seperti itu. Pasalnya, keputusan siapa yang bakal menjadi cawapres KPP juga tetap ada di tangan Anies selaku capres terusung.

"Kemarahan Demokrat cukup beralasan secara personal, tetapi berlebihan dari sisi organisasi politik, karena faktanya keputusan Cawapres yang saat ini diambil, masih sesuai dengan piagam koalisi di mana Anies Baswedan diberi kewenangan menentukan Cawapres," kata Dedi dalam keterangannya, Jumat (1/9).

Dedi melihat, dalam konteks itu tidak ada pengkhianat atau yang dikhianati. Sejatinya, AHY sendiri selaku ketum Demokrat belum dideklarasikan sebagai cawapres dari Anies.

Sehingga istilah pengkhianat terlalu berlebihan jika disematkan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Bahkan, Dedi melihat apa yang dilakukan Demokrat saat ini hanya bagian dari propaganda politik yang tengah dilakukan Demokrat.

"Untuk itu, sebutan pengkhiatan hanya propaganda Demokrat, yang sebenarnya tidak ada pengkhianatan dslam situasi ini. Karena AHY belum pernah diddklarasikan, atau setidaknya dipastikan untuk mendampingi ANies," ujarnya.

Selain itu, menurut Dedi, kondisi koalisi saat ini memang masih terlalu dinamis untuk dipatenkan. Jadi selama pasangan capres-cawapres belum didaftarkan ke KPU masih banyak kemungkinan yang terjadi.

Justru dengan digandengnya Cak Imin menjadi cawapres Anies seharusnya memperjelas arah politik Demokrat. Partai berlambang segitiga biru itu bisa saja berfikrian rasional dengan bergabung dengan koalisi lain.

Sangat besar peluang Demokrat untuk bergabung dengan koalisi Indonesia Maju milik Prabowo Subianto atau ikut PPP bergabung dengan koalisi PDIP untuk mengusung Ganjar Pranowo.

"Demokrat bisa saja akan segera menarik diri dari koalisi dan membangun koalisi baru, bisa saja dengan PPP dan PKS dan usung AHY-Sandiaga Uno, tetapi PKS tentu tidak miliki perbedaan, karena sama saja antara menudkung Anies atau AHY, sehingga mereka akan sulit diajak membangun koalisi baru itu, kecuali diberi kesempatan menjadi pengusung utama," pungkasnya.