JAKARTA - Sekjen PAN Eddy Soeparno membuka suara usai pengakuan Sekjen Demokrat soal penunjukan Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjadi cawapres capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan.

Eddy mengatakan akan segera mendiskusikannya denngan Koalisi Indonesia Maju (KIM) dalam waktu dekat ini. Eddy mengutarakan pihaknya bersama partai lain yakni Golkar dan Gerindra akan menyikapi hal tersebut.

"Dan kami di internal PAN akan bicara dengan tema-teman dari Koalisi Indonesia Maju untuk evaluasi dan menyikapi kondisi terkini," kata Eddy, Kamis (31/8).

Eddy tetap berkeyakinan bahwa kondisi koalisinya dalam kondisi yang sangat solid. Bahkan menurutnya, Gerindra, PAN, Golkar dan PKB masih terus berkomitmen penuh memenangkan Prabowo Subianto sebagai capres di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 nanti.

"Kita sebagai koalisi tentu merasa bahwa koalisi kita ini solid dengan 4 partai di dalamnya dan kita tetap akan melakukan kerja-kerja besar yang telah disepakati antarpartai politik koalisi," ujarnya.

Sebelumnya, Partai Demokrat menyebut Anies Baswedan telah menyetujui kerja sama politik dengan PKB untuk mengusung duet Anies-Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerja sama tersebut.

"Kemarin, 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili Capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar," kata Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya dalam keterangannya, Kamis (31/8/2023).

Riefky menyebut persetujuan ini diambil sepihak oleh Surya Paloh.

"Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum NasDem, Surya Paloh," imbuhnya.

Demokrat juga telah mengonfirmasi Anies Baswedan soal duet dengan Cak Imin. Dia membenarkannya sehingga Demokrat mengaku seperti dipaksa menerima duet Anies-Cak Imin.

"Hari ini, kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat `dipaksa` menerima keputusan itu," katanya.