JAKARTA - Komisi IV DPR RI akan membentuk panitia kerja (panja) menindaklanjuti kondisi polusi udara yang memburuk belakangan di wilayah Jakarta.

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menjelaskan, pembentukan panja tersebut direncanakan berlangsung pekan depan bersama pemerintah yang diwakili Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai mitra dari Komisi IV DPR.

"Nanti panja itu kami umumkan waktu rapat kerja dengan LHK. Rencananya minggu depan," katanya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (23/8).

Politikus PDIP ini menjelaskan, panja akan terlebih dahulu disepakati bersama perwakilan pemerintah. Setelah disepakati, panja akan langsung bekerja setelah dibentuk.

"Langsung, langsung kita, kan kita harus ada kesepakatan dengan pemerintah bahwa kami ingin membuat panja," terang Sudin.

Meski begitu, dia menilai polemik polusi udara bukan hanya tanggung jawab KLHK. Dia mengaku mendapat laporan KLHK tak mendapatkan informasi dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) soal banyaknya produksi kendaraan.

"Jadi tanggapan saya perihal polusi udara di Jakarta itu bukan hanya menjadi tanggung jawab LHK, tetapi tanggung jawab beberapa kementerian, salah satu contoh. Saya tanyakan dengan Kementerian LHK ada nggak pelaporan pembuatan atau produksi motor atau mobil dari Kementerian Perindustrian. Karena emisi gas buang itu kan besar juga dari sepeda motor, mobil, polusi dari pabrik, penggunaan batu bara, dan lain-lain. Mereka bilang nggak ada," kata dia.

Menurut Sudin, pemberlakuan work from home (WFH) bagi para ASN sekadar solusi jangka pendek. Dia menekankan perlunya solusi dalam mengatasi polemik polusi udara untuk jangka panjang.

"Mau WFH, kalau cuma dua bulan kan hanya, ini kan bukan langkah yang jangka panjang, ini kan hanya sekadar sementara. Yang kita pikirkan jangka panjang bagaimana," tandasnya.