JAKARTA - Menteri luar negeri Prancis mengatakan pada Jumat bahwa perebutan kekuasaan di Niger belum pasti dan bahwa mereka yang bertanggung jawab masih memiliki waktu untuk menyetujui tuntutan internasional agar presiden yang digulingkan diangkat kembali.

Berbicara kepada wartawan di sela-sela perjalanan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Papua Nugini, Catherine Colonna juga mengatakan negara-negara di blok ECOWAS Afrika Barat kemungkinan akan bertemu pada hari Minggu dengan diskusi tentang kemungkinan menjatuhkan sanksi.

"Jika Anda mendengar saya mengatakan upaya kudeta, itu karena kami tidak menganggap hal-hal itu pasti," kata Colonna seperti dikutip media Prancis. Kementerian luar negeri mengkonfirmasi garis besar dari komentarnya.

Presiden Niger Mohamed Bazoum ditahan di istana kepresidenan dan masih belum jelas siapa yang bertanggung jawab atas negara itu setelah tentara pada Rabu malam mengumumkan kudeta yang memicu kecaman luas.

Dalam sebuah pernyataan yang ditandatangani oleh kepala stafnya, tentara pada hari Kamis menyatakan dukungan bagi tentara yang melucuti kekuasaan Presiden Mohamed Bazoum. Dikatakan prioritasnya adalah untuk menghindari destabilisasi negara.

Colonna mengatakan Macron telah berbicara dengan Bazoum pada hari Jumat dan bahwa dia dalam keadaan sehat dan harus dibebaskan sebagai syarat memulihkan tatanan konstitusional.

"Presiden Bazoum harus dikembalikan ke fungsi konstitusionalnya," kata Colonna.

Sumber diplomatik Prancis mengatakan pada hari Kamis bahwa situasinya tetap "sangat membingungkan".

(Catatan Redaksi: Sebelumnya terdapat kesalahan nama negara pada judul dan sebagian isi berita)