• Info DPR

BKSAP: Sidang AIPA Momen Tagih Pendanaan Negara Maju untuk Perubahan Iklim

Yahya Sukamdani | Minggu, 23/07/2023 12:17 WIB
BKSAP: Sidang AIPA Momen Tagih Pendanaan Negara Maju untuk Perubahan Iklim Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana. Foto: dpr

JAKARTA - Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menyampaikan, Sidang Umum ke-44 AIPA atau The-44th General Assembly ASEAN Inter-Parliamentary Union  (AIPA) pada 5-11 Agustus 2023 mendatang menjadi momentum bagi Indonesia untuk menagih komitmen negara maju terhadap pendanaan aksi iklim.

Pada 15th Conference of Parties (COP15) of the UNFCCC di Kopenhagen, Denmark, pada 2009 lalu, disebutkan bahwa negara-negara maju berkomitmen terhadap tujuan kolektif untuk memobilisasi 100 miliar dolar per tahun mulai 2020 untuk aksi iklim terhadap negara berkembang. Komitmen negara-negara maju tersebut untuk aksi mitigasi terhadap perubahan iklim dan transparansi terhadap pelaksanaan.

"Bahwa Indonesia dalam ASEAN kita menjadi (seperti) negara `kakak` daripada kawasan kita, yang menunjukkan bahwa Indonesia sudah menjadi paru-paru dunia Indonesia. (Karena itu) harus mendapat support dari negara ASEAN (atas) komitmennya untuk mendorong negara maju berkomitmen terhadap dana yang dijanjikan sebesar 100 miliar dolar untuk diberikan kepada negara-negara berkembang dan negara-negara yang `miskin`," ujar Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana seperti diberitakan dpr.go.id, Minggu (23/7/2023).

Putu juga menyampaikan bahwa Indonesia dalam implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) termasuk terdepan dibandingkan negara-negara lainnya.

"Negara lainnya karena tantangan tadi saya sampaikan (adanya) perang itu (membuat) ketahanan pangannya juga terganggu, ketahanan energinya terganggu. Indonesia secara geografis sangat diuntungkan karena tidak memiliki musim yang ekstrem (tapi) justru kita bisa mempertahankan pencapaian SDGs itu jauh di atas negara-negara lainnya bahkan di atas 70 persen pencapaian SDGs," ungkapnya.

Namun demikian, tandas Politisi Fraksi Partai Demokrat ini, yang terpenting adalah bagaimana komunikasi pencapaian dan SDGs tersebut juga disampaikan kepada daerah-daerah, tidak hanya di tingkat pusat. "Tapi masyarakat dari bottom up itu juga bisa bagaimana mereka memahami mengerti untuk mengawal terjadinya tujuan pembangunan berkelanjutan," pungkas Putu.

FOLLOW US