JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengapresiasi peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada semester 1 2023 sebesar Rp302,1 triliun atau meningkat 5,5 persen (yoy). Tingginya PNBP ini menurutnya patut disyukuri karena kinerja komoditas non migas tumbuh spektakuler sebesar 94,7 persen (yoy).

“Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Juni 2023 mencapai Rp. 1.255,7 triliun atau telah mencapai 41% dari target belanja dalam APBN 2023 sebesar Rp 3.061,2 triliun. Kita harapkan pemerintah bisa melakukan percepatan spending agar memberikan efek ungkit lebih awal bagi perekonomian nasional, namun harus disertai dengan prinsip tata Kelola penggunaan keuangan negara dengan baik,” kata Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah, Selasa (11/7/2023).

Ia juga menyampaikan bahwa realisasi anggaran sampai dengan akhir Juni 2023, terdapat surplus sebesar Rp152,3 triliun, dengan keseimbangan primer surplus Rp368,2 triliun. Pencapaian tersebut diharapkan bisa menekan kebutuhan pembiayaan yang bersumber dari SBN maupun pinjaman, yang kerap kali menjelma menjadi serangan politik bagi pemerintah.

“Terlebih lagi saat ini kita memasuki tahun politik. Lebih dari itu untuk menjaga keberlangsungan fiskal kita lebih sehat,” Sambung Legislator Dapil Jawa Timur XI.

Adapun secara kualitatif, ia menjelaskan bahwa belanja negara sangat penting dalam menopang dan menjaga kesejahteraan rakyat. Indonesia patut beryukur, karena berdasarkan dokumen `World Bank Group` country classifications by income level for FY24, pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita mencapai 4.580 dollar AS atau setara sekitar Rp68,7 juta pada 2022. Nilai ini meningkat 9,8 persen dari tahun sebelumnya sebesar 4.170 dollar AS atau sekitar Rp62,55 juta.

“Posisi ini menempatkan Indonesia kembali masuk ke dalam kategori negara berpendapatan menengah atas, yakni jembatan penting untuk naik kelas menjadi negara maju,” terangnya.

Meski demikian, ekonom Joseph Stiglitz mengingatkan bahwa dimensi kesejahteraan rakyat tidak cukup diukur dari ukuran ukuran ekonomistik seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Namun, ada dimensi lain yang secara kualitatif berperan besar pada ukuran kesejahteraan, yakni tentang kualitas hidup rakyat yang terkait; tingkat pendidikan, kesehatan, kelayakan tempat tinggal, kualitas lingkungan hidup, jaminan keamanan, ruang ekspresi penyampaian hak, dan lain lain.

“Belanja negara dan kewenangan pemerintah menjadi instrumen sangat menentukan pencapaian kualitas hidup rakyat diatas,” Jelas Said.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu melanjutkan bahwa Peraih Nobel bidang ekonomi, Amartya Sen, juga mengingatkan untuk melihat kemiskinan tidak cukup dengan mengukur tingkat pendapatannya. Sehingga, perlu penggaris lebih panjang untuk mengintervensi masalah kemiskinan.

“Oleh sebab itu, keseluruhan program peningkatan kesejahteraan rakyat dalam APBN harus konvergen satu sama lain yang didasari kesamaan pandangan antar sektor,” tutupnya.