NEW YORK - Resiko pembangunan yang tinggi sebagai negara kepulauan mendorong Indonesia menyuarakan solidaritas negara-negara kepulauan yang sedang berkembang.

Pokok solidaritas tertuju untuk mitigasi bencana, mobilisasi pembiayaan global, dan pembiayaan yang berkelanjutan.

Seruan ini disampaikan oleh Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, menyampaikan pesan Indonesia dalam sesi Small Islands Developing States (SIDS), Selasa, (11/7/2023) waktu setempat.

Sesi lintas negara ini menjadi bagian dari High-Level Political Forum on Sustainable Development 2023. Pertemuan berlangsung pada tanggal 10-20 Juli 2023 di Markas PBB, New York, Amerika Serikat.

Pertemuan ini dihadiri delegasi dari 196 negara. Indonesia pamerkan hasil-hasil SDGs tingkat nasional sampai desa, serta menyajikan seminar bertajuk Driving Changes at the Local Level: Innovative Approaches to Localize the SDGs.

Ivanovich menjelaskan, SIDS terus menghadapi tantangan yang signifikan dalam memperkuat resiliensi terhadap guncangan. Di antaranya, sumber daya keuangan yang terbatas, dan kerentanan terhadap guncangan ekonomi eksternal.

"Selebihnya, muncul kerentanan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang kompleks," kata Ivanovich.

Indonesia memandang aksi kolektif kunci harus dilakukan masyarakat internasional guna mendukung SIDS.

Diantaranya, meningkatkan kemitraan untuk membangun ketahanan SIDS terhadap bencana alam. Ini membutuhkan investasi pada sistem peringatan dini, dan meningkatkan infrastruktur untuk menghadapi cuaca ekstrem.

Masyarakat global, kata Ivanovich, juga perlu menyediakan program pelatihan dan peningkatan kapasitas guna merespons dan memulihkan bencana.

Masyarakat global juga harus mendukung SIDS dalam mengakses dan memobilisasi pembiayaan untuk pembangunan berkelanjutan. Ini mencakup pembiayaan lunak serta memfasilitasi kemitraan publik-swasta untuk investasi di sektor-sektor utama.

Dibutuhkan pula program peningkatan kapasitas dan inisiatif berbagi pengetahuan guna memberdayakan SIDS.

Aksi ini diarahkan untuk mengembangkan solusi berkelanjutan, termasuk melalui kerja sama negara-negara Utara-Selatan dan Selatan-Selatan.

"Selama bertahun-tahun, Indonesia telah bekerja sama dengan SIDS. Melalui Forum Negara Pulaul dan Kepulauan, misalnya, kami berkolaborasi menggalang ekonomi biru dan tata kelola maritim yang baik. Ini menjadi solusi pembangunan dalam mengatasi perubahan iklim dan sampah plastik laut," kata Ivanovich.

Menurut Ivanovich, berbagai persiapan menjelang KTT SDGs pada bulan September 2023 sesungguhnya memberikan momentum guna meningkatkan solidaritas dan kerja sama global, termasuk untuk mendukung SIDS.

KTT kelak harus berkontribusi untuk menetapkan agenda Konferensi Internasional 2024 tentang SIDS. Ini akan menyoroti area prioritas dan tantangan yang muncul, serta dengan berfokus pada masalah SIDS yang paling mendesak.

Konferensi SIDS juga harus mengidentifikasi solusi yang dapat ditindaklanjuti semua negara pulau dan kepulauan.

Lebih jauh lagi, KTT SDG juga harus memfasilitasi kemitraan untuk mendukung pembangunan SIDS yang berkelanjutan. Ini dijalankan dengan menghadirkan partisipasi beragam pemangku kepentingan, baik pemerintah, organisasi internasional, masyarakat sipil, maupun sektor swasta.

“Indonesia berharap dapat bekerja sama dengan SIDS dan komunitas internasional untuk memajukan agenda pembangunan kita” pungkas Ivanovich.