JAKARTA - Korea Utara pada Selasa mengutuk keputusan Presiden AS Joe Biden untuk mengirim munisi tandan ke Ukraina sebagai "tindakan kriminal" dan menuntut penarikan segera rencana tersebut.

Fakta bahwa Biden telah mengakui bahwa itu adalah keputusan yang sulit menunjukkan bahwa dia menyadari konsekuensi bencana dari penggunaan munisi tandan, Menteri Luar Negeri Korea Utara Choe Son Hui mengatakan dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh kantor berita resmi KCNA.

"Saya, atas nama pemerintah DPRK, dengan keras mengecam keputusan AS untuk menawarkan WMD (senjata pemusnah massal) ke Ukraina sebagai tindakan kriminal berbahaya untuk membawa malapetaka baru ke dunia, dan sangat menuntut AS untuk segera menarik keputusan itu. " dia berkata.

DPRK mengacu pada nama resmi Korea Utara, Republik Demokratik Rakyat Korea.

Korea Utara yang tertutup telah menjalin hubungan lebih dekat dengan Kremlin dan mendukung Moskow setelah menginvasi Ukraina pada Februari tahun lalu.

"AS telah membuat pilihan yang sangat berbahaya ... yang sekali lagi mengungkap warna aslinya sebagai perusak perdamaian terkait agresi dan pembantaian sebagai kebijakan nasional dan cara keberadaannya," kata Choe.

Amerika Serikat pekan lalu mengumumkan akan mengirim senjata kontroversial ke Ukraina karena bahaya yang ditimbulkannya bagi warga sipil lama setelah pertempuran berakhir sebagai bagian dari paket keamanan senilai $800 juta.

Banyak sekutu dan mitra AS yang membantu Ukraina termasuk di antara 111 negara pihak Konvensi Munisi Tandan, yang melarang semua penggunaan, penimbunan, produksi, dan transfer munisi tandan dan mulai berlaku pada tahun 2010.

Korea Utara bukanlah pihak dalam konvensi tersebut. Rusia, Ukraina, dan Amerika Serikat juga belum menandatangani konvensi tersebut

Ukraina mengatakan keputusan AS akan membantu membebaskan wilayah Ukraina tetapi berjanji bahwa amunisi tidak akan digunakan di Rusia.