JAKARTA - Sebuah misi ahli PBB tiba di Honduras untuk memeriksa pembentukan misi anti-korupsi internasional di negara Amerika Tengah itu, yang diganggu oleh korupsi yang meluas yang memperburuk kemiskinan dan imigrasi, kata pihak berwenang Honduras, Minggu.

Presiden sayap kiri Xiomara Castro berjanji selama kampanyenya untuk memasang komisi anti-korupsi yang dikenal sebagai Komisi Internasional Melawan Korupsi dan Impunitas di Honduras (CICIH). Satu setengah tahun setelah menjabat, kelompok masyarakat sipil menjadi frustrasi dengan keterlambatan proses karena pemerintah dan PBB belum mencapai kesepakatan tentang ruang lingkup komisi potensial.

Pemerintah Castro menandatangani letter of intent dengan PBB pada Desember untuk mempromosikan pemasangan misi di Honduras, di mana para diplomat AS mengatakan $3 miliar hilang setiap tahun dan pemerintah setempat mengatakan 74% penduduk hidup dalam kemiskinan.

"Kami akan mulai bernegosiasi dengan misi PBB mengenai syarat-syarat pendirian badan anti-korupsi internasional," kata Menteri Luar Negeri Honduras Eduardo Enrique Reina kepada media lokal pada Minggu, seraya menambahkan bahwa pemerintah "bercita-cita menikmati otonomi untuk mengadili korupsi."

Lama misi tinggal di Honduras untuk bertemu dengan berbagai sektor tidak ditentukan.

PBB sebelumnya menyerukan pencabutan atau reformasi serangkaian undang-undang yang menghambat kemampuan Kementerian Publik untuk menyelidiki dan menuntut pejabat dan legislator atas penyalahgunaan dana publik dan pencucian uang. Kemandirian CICIH untuk menyelidiki kejahatan juga menjadi poin penting dalam negosiasi.

CICIH akan menjadi komisi antikorupsi kedua yang beroperasi di Honduras. Pada tahun 2016, Misi untuk Mendukung Melawan Korupsi dan Impunitas di Honduras (MACCIH) dipasang dengan dukungan dari Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) dan pemerintahan Obama.

MACCIH mengungkap korupsi pejabat, legislator, dan politisi, banyak yang terkait dengan mantan Presiden Juan Orlando Hernandez, yang diekstradisi ke Amerika Serikat atas tuduhan perdagangan narkoba setelah meninggalkan kekuasaan pada awal 2022.

Misi tersebut meninggalkan Honduras pada tahun 2020 setelah OAS gagal mencapai kesepakatan dengan pemerintah Hernandez untuk memperpanjang masa tinggalnya.