JAKARTA - Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) mencarikan jalan keluar terhadap ribuan sapi sisa Idul Adha yang tidak bisa dipulangkan ke daerah asal. Hewan ternak ini tidak dibawa pulang ke tempat asal guna menghindari kerugian dan resiko penyebaran penyakit LSD.

Menurut Kepala NFA Arief Prasetyo Adi, sapi yang tidak bisa kembali ke daerah asal tersebut bisa merugikan peternak rakyat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, NFA segera bertindak mempertemukan stakeholder terkait untuk mencari solusi. Salah satunya mendorong dilakukan penyerapan oleh pelaku usaha pangan BUMN, BUMD, dan swasta.

“Selasa kemarin kita sudah gelar pertemuan mengundang para pihak terkait seperti Gubernur NTB, perwakilan Kementerian/Lembaga terkait Kantor Staf Presiden (KSP), Kemenko Perekonomian, Kementerian Pertanian, Dinas Provinsi terkait, Perum BULOG, ID FOOD, PT Berdikari, Perumda Dharma Jaya, Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI), dan para Peternak. Kita mendorong disepakati langkah-langkah solutif yang tidak merugikan pihak manapun. Salah satunya mendorong penyerapan sapi-sapi tersebut oleh BUMN dan BUMD pangan guna memenuhi kebutuhan konsumsi daging di Jabodetabek sekaligus menghindarkan kerugian peternak,” ujar Arief di Kantor NFA Jakarta, Rabue(5/7/2023).

Diketahui saat ini sisa sapi hidup yang tidak terjual pada perayaan Hari Raya Idul Adha 2023 dan tidak bisa dikembalikan ke daerah asal sebanyak 2.152 ekor yang terdiri dari 1.140 ekor dari NTB dan 662 ekor dari NTT.

“Sisa hewan kurban yang akan dikembalikan ke daerah asal sebagian besar adalah sapi yang berasal dari NTB. Peternak saat ini kesulitan menjual sisa hewan kurban karena masa HBKN Idul Adha telah usai. Situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum pedagang yang menawar sapi sisa kurban tersebut dengan harga murah jauh di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) bobot hidup tingkat produsen. Bahkan ada yang menawar hingga Rp 30.000 per kg bobot hidup,” paparnya.

Arief mengatakan, untuk membantu mengatasi kondisi ini, PT Berdikari siap mendukung penyediaan tempat (kandang) yang berlokasi di areal Pabrik Gula (PG) Jatitujuh Majalengka dan Pupuk Kujang Cikampek, dengan kapasitas maksimal 600 ekor. “Dalam skema ini peternak bisa menggunakan kandang Berdikari di luar biaya operasional, untuk menyimpan sapi-sapi tersebut sampai menunggu penjualan,” ujarnya

Arief menambahkan, BUMD DKI Jakarta yang bergerak di bidang peternakan juga siap mendukung mengatasi kelebihan pasokan hewan kurban ini. Perumda Dharma Jaya berkomitmen melakukan penyerapan sekitar 100-150 ekor sapi yang tidak bisa kembali ke NTB dan NTT dengan harga yang wajar. Tidak hanya di wilayah Jabodetabek, pelaku usaha ternak di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, telah menyampaikan siap membantu menyerap sekitar 300 ekor sapi.

“Untuk mengakomodir pembelian dari luar pulau, kita perlu dukungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian terkait surat keterangan kesehatan hewan serta vaksin LSD (Lumpy Skin Desease),” tuturnya.

Dari asosiasi, menurut Arief, APDI menyampaikan siap membantu penjualan dalam bentuk daging.

“Jadi setelah sapi terserap dan diproses menjadi daging, pasarnya sudah kita siapkan melalui APDI. Maka dalam upaya ini, kita tidak hanya amankan hulunya dengan mendorong penyerapan tetapi juga mengamankan hilirnya,” tuturnya.

Lebih lanjut, Arief mengatakan, untuk mengkonkretkan langkah-langkah tersebut NFA segera melakukan koordinasi lanjutan dengan para stakeholder daging nasional. Ia juga mendorong segera dilakukan komunikasi B to B antara peternak dan pelaku usaha untuk kesepakatan harga jual serta teknis pembayaran.

“Kita juga lakukan inventarisasi data peternak agar dapat segera dihubungkan dengan calon pembeli potensial (pelaku/asosiasi). Pada intinya kita siap bantu bangun sinergi untuk carikan solusi. Sangat disayangkan apabila (sapi-sapi tersebut) kembali ke daerah asal yang tentunya akan menimbulkan banyak biaya tambahan, sementara di Jabodetabek sendiri masih terus mendatangkan pasokan daging sapi dari luar wilayah untuk memenuhi permintaan yang tinggi,” ujarnya.

Guna mencegah hal ini agar tidak terjadi kembali, Arief mengatakan, ke depannya NFA akan melakukan kerja sama pendataan populasi dan lalu-lintas (keluar masuk) hewan ternak dengan provinsi-provinsi yang menjadi sentra peternakan sapi.

“Ini akan memperkuat data base kita, sehingga bisa diukur secara presisi berapa populasi sapi hidup di suatu wilayah dan berapa jumlah maksimal yang boleh keluar. Hal ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden yang menekankan penguatan sinergi untuk mengamankan pangan nasional,” pungkasnya.