JAKARTA - Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR menyoroti pengelolaan makanan bagi jemaah haji Indonesia yang ternyata masih kalah jauh dibandingkan dengan pelayanan makanan pemerintah Malaysia. Salah satu contonya, tiga hari, yakni tanggal 7, 14, dan 15 jamaah haji Indonesia tidak mendapat distribusi makanan.

"Alasan Kemenag tidak mendistribusikan makanan di tanggal 7, 14 dan 15 Dzulhijjah dengan alasan masalah transportasi," kata Anggota Komisi VIII DPR RI Mochamad Hasbi Asyidiki saat mengunjungi salah satu penyedia makanan untuk jemaah Indonesia, yaitu katering AlMudif AlMutamaiz di Kota Makkah, Sabtu (24/6/2023).

Politisi F-PDI Perjuangan ini menambahkan, distribusi makanan bagi jemaah Malaysia tidak berhenti di 3 hari tersebut. Jemaah haji Malaysia mendapatkan makanan berupa kuzi daging, semacam gulai daging, pada 3 hari jemaah Indonesia tidak menerima distribusi makanan dari pemerintah.

"Jamaah Malaysia masih mendapatkan makanan tapi dalam bentuk daging yang dibungkus, beef kuzi, bahkan saya ada fotonya, ada videonya. Nah ini saya tanyakan ke pemilik katering, ini untuk jemaah Indonesia atau Malaysia, dijawab ini untuk jemaah Malaysia," ungkap Hasbi seperti diberitakan dpr.go.id, Minggu (25/6/2023).

Legislator Dapil Banten I ini menyampaiakan, “hasil temuan kami, Malaysia mampu memberikan beef kuzi dalam packaging yang sangat-sangat representatif, kalau Kemenag serius untuk memberikan makanan di tanggal-tanggal 7, 14, 15 Dzulhijjah. Mungkin bisa juga di tahun depan dan tahun-tahun berikutnya agar penyedia makanan itu dari pihak hotel."

Hasbi mengatakan, tak ada niat Timwas Haji DPR untuk mencari-cari kesalahan Pemerintah dalam pelaksanaan Haji 2023.

Dia menegaskan temuan yang disampaikan apa adanya sesuai hasil tinjauan di lapangan.

"Kalau Pemerintah Malaysia bisa, kenapa kita tidak. Kita harapkan ada perbaikan, tentu kesempurnaan memang ingin kita wujudkan lah, artinya supaya pelayanan haji yang bertemakan Haji Ramah Lansia dan Berkeadilan ini bisa sukses," tutur Hasbi.