JAKARTA - Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada Kamis memilih seorang sarjana konservatif dan pengkritik keras catatan hak asasi manusia Korea Utara sebagai menteri unifikasi baru negara itu yang menangani hubungan dengan Pyongyang dalam perombakan kabinet.

Pencalonan Kim Yung-ho, seorang profesor ilmu politik di Sungshin Women`s University, datang saat Yoon berusaha menyoroti pelanggaran hak asasi manusia di Korea Utara dan ketika ketegangan di semenanjung Korea meningkat.

Yoon mengatakan pada bulan Maret masyarakat internasional harus memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang situasi di Korea Utara.

Kim, 63, menjabat sebagai sekretaris presiden untuk unifikasi dan utusan hak asasi manusia di bawah pemerintahan konservatif Lee Myung-bak dan Park Geun-hye.

Pencalonan tersebut kemungkinan akan menambah ketegangan hubungan antara kedua Korea. Korea Utara telah lama menolak kritik terhadap kondisi haknya sebagai bagian dari rencana untuk menggulingkan penguasanya.

Kim Yung-ho mengatakan dalam kolom tahun 2019 bahwa jalan menuju penyatuan akan terbuka ketika "rezim pemimpin Korea Utara Kim Jong Un digulingkan dan Korea Utara dibebaskan."

"Saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah nuklir Korea Utara dengan pendekatan berprinsip dan membangun landasan untuk meningkatkan hubungan antar-Korea," kata profesor Kim kepada wartawan setelah pengangkatan diumumkan.

Seorang juru bicara oposisi utama Partai Demokrat mengkritik penunjukan tersebut.

"Profesor Kim Yung-ho tidak cocok untuk posisi, yang perlu meletakkan dasar untuk penyatuan melalui dialog dan pertukaran," kata Park Sung-joon.

Kepala staf Yoon, Kim Dae-ki, mengatakan profesor itu akan mengejar kebijakan Korea Utara yang "berbasis prinsip" dan konsisten.

Saham perusahaan Korea Selatan yang terkait dengan kerja sama ekonomi antar-Korea jatuh setelah pengumuman perombakan. Pembuat pakaian Di F (014990.KS) kehilangan 5% dan Hyundai Engineering & Construction (000720.KS) turun 2%.

Peran kementerian unifikasi berkisar dari dialog lintas batas dan pertukaran untuk mempelajari pelanggaran hak asasi manusia di Korea Utara dan membantu para pembelot bermukim kembali di Selatan.

Tetapi kementerian telah melihat posisinya berubah seiring dengan hubungan antara tetangga. Kedua Korea secara teknis tetap berperang di bawah gencatan senjata pada Perang Korea 1950-53.

Korea Utara yang bersenjata nuklir sejak awal tahun lalu telah menguji senjata, termasuk rudal balistik antarbenua terbesarnya, meningkatkan ketegangan dengan Korea Selatan dan sekutu utamanya, Amerika Serikat.

Perombakan kabinet hari Kamis juga termasuk penggantian kepala komisi anti-korupsi dan hak-hak sipil, jabatan menteri. Ada juga serangkaian pergantian jabatan wakil menteri, termasuk penunjukan atlet angkat besi peraih medali emas Olimpiade 2008 Jang Mi-ran sebagai wakil menteri budaya dan olahraga kedua.

Orang yang ditunjuk oleh menteri tunduk pada dengar pendapat parlemen tetapi persetujuan formal tidak diperlukan.