JAKARTA - Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan dia telah membatalkan elemen sentral dari rencana yang diperebutkan dengan sengit untuk memutar kembali kekuasaan Mahkamah Agung yang telah mengguncang Israel selama berbulan-bulan, meskipun dia masih mengejar perubahan dalam cara pemilihan hakim.

Dalam sebuah wawancara yang difilmkan yang diposting di situs web Wall Street Journal pada hari Kamis, Netanyahu mengatakan dia tidak lagi berusaha untuk memberikan wewenang kepada parlemen untuk membatalkan keputusan Mahkamah Agung.

"Saya membuangnya," kata Netanyahu tentang `klausa pengesampingan` yang sangat diperdebatkan.

Dia mengatakan bahwa bagian lain dari rencana pemerintah nasionalis-agama yang akan memberikan pengaruh yang menentukan kepada koalisi yang berkuasa dalam menunjuk hakim, akan diubah tetapi tidak dihapuskan.

"Cara memilih hakim tidak akan menjadi struktur saat ini, tetapi itu tidak akan menjadi struktur aslinya," kata Netanyahu tanpa merinci lebih lanjut.

Pernyataan Netanyahu membuat marah menteri polisi sayap kanan Itamar Ben-Gvir, yang menuduh perdana menteri mengalah kepada pengunjuk rasa. "Kami terpilih untuk membawa pemerintahan dan perubahan, reformasi adalah landasan dari janji ini," cuitnya.

Pemerintah Netanyahu mengungkapkan rencananya untuk merombak sistem peradilan Israel pada Januari segera setelah berkuasa, mengatakan Mahkamah Agung semakin merambah ke wilayah politik di mana ia tidak memiliki otoritas.

Rencana tersebut memicu protes massa, dengan kritik mengatakan itu adalah ancaman bagi demokrasi. Washington mendesak Netanyahu untuk mencari kesepakatan luas atas reformasi alih-alih dengan cepat mendorong perubahan sepihak yang dikatakan akan membahayakan kesehatan demokrasi Israel.

Setelah berminggu-minggu demonstrasi dan dengan pasar keuangan semakin gelisah atas perubahan yang diusulkan dan pergolakan politik berikutnya, Netanyahu menghentikan rencana tersebut pada akhir Maret untuk pembicar iaan kompromi dengan oposisi.

Tetapi setelah pembicaraan itu ditangguhkan bulan ini, Netanyahu mengatakan dia akan melanjutkan dengan perubahan yudisial. Koalisinya mulai bekerja minggu ini pada RUU baru yang akan mengurangi kekuasaan Mahkamah Agung untuk memerintah pemerintah dengan membatasi `kewajaran` sebagai standar tinjauan yudisial.

Para pemimpin oposisi tidak memberikan reaksi langsung terhadap komentar terbaru Netanyahu, yang diadili atas tuduhan korupsi yang dia bantah. Kantornya tidak memberikan rincian tambahan.