JAKARTA - Sesuai ketentuan perundangan, ketahanan pangan Indonesia dibangun di ataa kemandirian dan kedaulatan pangan.  Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) telah, sedang,  dan akan melakukan langkah-langkah strategis meraih kedua hal tersebut.

"Ketahanan pangan Indonesia itu berlandaskan kemandirian pangan dan kedaulatan pangan sesuai amanat UU 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Mandiri dan berdaulat salah satunya tercermin dari komoditas pangan yang bisa diproduksi dari dalam negeri dan mampu memenuhi kebutuhan pangan nasional" ujar  Kepala NFA Arief Prasetyo Adi,  dalam keterangan pers,  yag dikutip hari ini,  Jumat (16/6/2023).

Arief menyampaikan hal itu dalam diskusi Kedaulatan Pangan, Kedaulatan Bangsa: Tantangan dan Arah Kebijakan Pangan untuk Indonesia Emas yang digelar Nagara Institute, pada Kamis (15/6/2023) di Hotel Borobudur, Jakarta.  

"Setiap daerah memiliki potensi dan sumber daya pangan masing-masing yang harus dioptimalkan dan menjadi komoditas andalan daerah," ujar dia.

Dengan didukung ekosistem yang terintegrasi daei hulu ke hilir, lanjut Arief, maka petani, peternak dan nelayan akan lebih bergairah untuk berproduksi. Sebab, mereka mendapat jaminan pasar dan kestabilan harga.

"Karena kalau merugi siapa yang mau berproduksi." kata Arief.

Masih terkait dengan kedaulatan dan kemandirian pangan, Arief juga mengungkapkan berbagai langkah NFA untuk memperkuat Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Hal ini sesuai tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo yang dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.125 tahun 2022 tentang Pengelolaan CPP.

Arief menekankan produksi dalam negeri harus menjadi tumpuan utama dalam pemenuhan stok pangan nasional. Karena itu, dalam Raker Komisi IV DPR RI, Selasa (13/06/2023) ia mengusulkan skema kerja sama pengalokasian lahan pertanian yang difokuskan untu penguatan CPP.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, total luas panen di Indonesia diperkirakan mencapai 10,4 juta hektar. Dengan perkiraan produktivitas 5 ton per hektar, maka diperlukan 500 ribu hektar atau hanya sekitar 4,8 persen dari total luas panen nasional untuk memenuhi kebutuhan serapan CBP sebesar 2,4 juta ton sesuai penugasan dari Badan Pangan Nasional kepada BULOG.

"Usulan kerja sama 500 ribu hektar ini dikonsentrasikan di daerah sentra produksi padi khususnya di beberapa provinsi produsen beras terbesar antara lain Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Utara, dan Banten," terang Arief.

Arief mengatakan, dalam menjalankan skema kerja sama ini pihaknya akan mengoptimalkan kapasitas dan infrastruktur yang dimilliki Bulog di sepanjang rantai pasok, mulai dari hulu, produksi, pengolahan, distribusi, pemasaran, hingga penjualan. Termasuk di antaranya optimalisasi 7 Modern Rice Milling Plant (MRMP) milik BULOG yang tersebar di daerah-daerah sentra produksi padi seperti, Lampung, Karawang, Subang, Kendal, Magetan, Sragen, dan Bojonegoro.