JAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyampaikan prediksi bahwa akan 16 provinsi yang masuk pada kategori miskin di tahun 2024 mendatang.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar meminta Pemerintah memberikan perhatian ekstra terhadap provinsi yang namanya masuk dalam daftar tersebut.

“Fokus pengentasan kemiskinan di 16 provinsi, saya kira perlu ditindaklanjuti. Laporan Bappenas ini cukup menjadi acuan bahwa pengentasan kemiskinan masih jadi pekerjaan rumah kita bersama,” kata Muhaimin seperti dilansir dpr.go.id, Selasa (6/6/2023).

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu menyampaikan bahwa pemerintah perlu melakukan pemetaan daerah di 16 provinsi yang masuk kategori miskin secara terukur, sehingga segala upaya pengentasan kemiskinan dapat difokuskan ke wilayah tersebut.

“Dari 16 provinsi tentunya perlu dipilah lagi Kabupaten/Kota atau bahkan Kecamatan atau Desa mana yang memerlukan penanganan khusus. Nah ini perlu dilakukan di awal, jadi lebih terukur dan tentunya harapan saya tepat sasaran,” kata Muhaimin.

Legislator Dapil Jawa Timur VIII  ini juga meminta Pemerintah melakukan riset penyebab kemiskinan di 16 provinsi tersebut, seperti dari segi kualitas pendidikan, ekonomi, kesehatan.

“Bisa juga dari tingginya angka kelahiran yang tidak dibarengi dengan kemampuan merawat dan mendidik anak, sehingga upaya-upaya pengentasan kemiskinan bisa juga didasarkan pada penyebabnya,” tuturnya.