JAKARTA - Pemerintah terus didorong membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, untuk menyelesaikan aksi kekerasan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

"Harus ada evaluasi total semua alat keamanan yang ada di Papua. Supaya terintegrasi dan menyertakan perspektif orang Papua-nya dalam menyusun strategi," kata Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin seperti dilansir dpr.go.id, Jumat (2/6/2023).

Ia mengungkapkan, penyelesaian persoalan KKB harus melibatkan masyarakat Papua dengan mengedepankan pendekatan sosial, politik dan ekonomi kesejahteraan.

“Mereka diikutsertakan dalam berbagai forum diskusi dan konsultasi sehingga dapat memberikan masukan dan pendapat dalam upaya penyelesaian konflik," tuturnya.

Selain itu, Pemerintah juga diminta mengalokasikan sumber daya yang signifikan untuk memperkuat keamanan di Papua.

Komisi I DPR yang membidangi urusan pertahanan pun meminta penguatan pasukan pengamanan di Papua sehingga dapat lebih efektif menangani aksi-aksi KKB.

"Operasi militer yang terukur dan proporsional harus dilakukan untuk melawan kelompok-kelompok bersenjata yang mengancam keamanan. Persiapkan juga peralatan memadai sehingga personel keamanan dapat melindungi diri dengan baik,” jelas Nurul.

Seperti diketahui, aksi brutal KKB terus terjadi sehingga meresahkan warga. Terbaru, KKB melakukan penyerangan sehingga aksi baku tembak antara KKB dengan Tim Satgas Damai Cartenz terjadi selama 4 hari berturut-turut di Kampung Nogolait, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.

Kontak tembak tersebut membuat 300 warga setempat mengungsi karena mereka takut dan cemas akan ikut terdampak. Baku tembak tersebut dilakukan oleh KKB pimpinan Yotam Bugiangge yang melakukan aksi pembantaian 11 warga di Nduga, tahun lalu.