JAKARTA - Saat warga Turki bersiap menuju tempat pemungutan suara untuk putaran kedua pemilihan presiden, jutaan pengungsi Suriah di negara itu menyaksikan dengan cemas, tidak yakin tentang bagaimana hasilnya dapat membentuk masa depan mereka.

Presiden Recep Tayyip Erdogan dan pemimpin oposisi Kemal Kilicdaroglu akan berhadapan hari Minggu di putaran kedua pemungutan suara setelah tidak ada yang mendapatkan mayoritas pada putaran pertama pada 14 Mei.

Erdogan memenangkan 49,5 persen dan Kilicdaroglu 44,9 persen.

Imigrasi telah menjadi isu sentral dalam pemilu. Kampanye tersebut telah melihat beberapa politisi oposisi berjanji untuk mengusir pengungsi dan migran sementara pemerintah telah menyoroti rencananya untuk terus maju dengan apa yang disebutnya repatriasi “sukarela” warga Suriah.

Menurut PBB, Turki telah menampung 3,7 juta pengungsi, lebih banyak dari negara mana pun di dunia.

Pada tahun menjelang pemungutan suara, tekanan tumbuh pada pengungsi dan migran, khususnya warga Suriah, selama krisis ekonomi dengan inflasi yang melonjak, lira yang anjlok, dan krisis biaya hidup yang semakin dalam.

Situasi tersebut membuat banyak warga Suriah di Turki sangat khawatir tentang masa depan mereka di negara tersebut.

“Saya tidak tahu apa yang akan terjadi setelah pemilu,” kata Habib (23) yang namanya disamarkan untuk melindungi identitasnya.

“Mereka (politisi) mengatakan mereka ingin mengirim semua warga Suriah kembali. Kita semua menderita kecemasan pada periode ini,” kata pria yang telantar delapan tahun lalu akibat perang Suriah dan saat ini tinggal di Istanbul.

Meningkatnya nasionalisme

Menurut badan pengungsi PBB, sebagian besar pengungsi di Turki – 3,6 juta – adalah warga Suriah yang hidup di bawah “status perlindungan sementara”.

Sekitar 200.000 warga Suriah telah diberi kewarganegaraan Turki sejak perang Suriah meletus pada 2011, menurut data pemerintah.

Sementara Turki pada awalnya menyambut para pengungsi, menyediakan tempat berlindung dan akses ke pendidikan dengan dana miliaran euro dari Uni Eropa, sentimen anti-pengungsi telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir, dan para pengungsi telah menjadi kambing hitam atas masalah ekonomi Turki, yang kadang-kadang menyebabkan kekerasan.

Muhammad Siddik Yasar, yang menjalankan Asosiasi Solidaritas Tarlabaşı, sebuah kelompok solidaritas pengungsi di Istanbul, mengatakan sentimen anti-pengungsi meningkat menjelang pemilu.

“Menjadi pengungsi berarti Anda berada di sini hari ini, tetapi Anda tidak memiliki jaminan untuk hari esok,” katanya kepada Al Jazeera.

“Orang-orang bertanya kepada kami apa yang harus dilakukan. Mereka takut rasisme akan meningkat setelah pemilu. Saya telah bekerja dengan pengungsi selama bertahun-tahun, dan saya belum pernah melihat yang seperti ini tahun ini,” katanya.

Sentimen anti-pengungsi yang meningkat memanifestasikan dirinya di kotak suara pada putaran pertama pemilihan saat kaum nasionalis memberikan kinerja yang kuat, terutama kandidat presiden nasionalis sayap kanan Sinan Ogan, yang secara tak terduga memenangkan 5,2 persen suara.

Ogan mencalonkan diri sebagai kandidat Aliansi ATA (Leluhur), yang dipimpin oleh Partai Kemenangan ultranasionalis yang antimigran. Dia sejak itu mendukung Erdogan.

“Ogan adalah fenomena yang menarik dan penting dalam politik Turki,” kata Soner Cagaptay, direktur Program Riset Turki di Institut Washington untuk Kebijakan Timur Dekat.

“Dia berunjuk rasa hanya pada satu isu, platform anti-pengungsi, anti-imigran. Tanpa akses media, tanpa aksi unjuk rasa, dan tanpa uang pada dasarnya, dia mendapat 5 persen,” kata Cagaptay.

Sejak putaran pertama, Kilicdaroglu, yang didukung oleh koalisi partai oposisi yang luas, telah menggandakan posisinya terkait deportasi.

“Erdogan, Anda tidak melindungi perbatasan dan kehormatan negara kita,” katanya pekan lalu.

"Begitu saya berkuasa, saya akan memulangkan semua pengungsi."

`Pemulangan sukarela`

Menghadapi serangan oposisi terhadap imigrasi, pemerintah terus melanjutkan pembicaraan dengan Damaskus dalam apa yang tampaknya menandakan hubungan yang menghangat.

Bulan ini, para menteri luar negeri Turki, Suriah, dan Iran bertemu di Moskow sebagai bagian dari upaya Kremlin untuk menengahi pemulihan hubungan antara pemerintah Turki dan Suriah setelah bertahun-tahun antagonisme atas perang Suriah dan berbagai operasi militer Turki di Suriah utara.

Sementara itu, al-Assad telah menuntut agar Turki mundur dari wilayah yang berada di bawah kendalinya di barat laut Suriah.

Pembicaraan diadakan karena beberapa pemimpin regional telah bergerak untuk menormalkan hubungan dengan al-Assad.

Pada pertengahan Mei, Suriah diterima kembali ke Liga Arab setelah keanggotaannya ditangguhkan selama lebih dari satu dekade.

Kilicdaroglu mengatakan dia berniat untuk memulihkan hubungan dengan al-Assad sementara Erdogan sebelumnya mengatakan dia bisa bertemu dengan al-Assad untuk pembicaraan.

Selain bergerak menuju pemulihan hubungan yang potensial, pemerintah Erdogan telah mendorong rencananya bagi para pengungsi untuk "dimukimkan kembali secara sukarela" di daerah-daerah di Suriah di bawah kendali keamanan Turki.

“Kami telah membangun lebih dari 100.000 rumah untuk [pengungsi] di Suriah utara,” kata Erdogan bulan ini pada pertemuan kaum muda di Partai Keadilan dan Pembangunan (Partai AK).

“Secara bertahap, pengungsi Suriah mulai menetap di tempat tinggal ini.”

“Tidak ada batasan waktu untuk masalah ini,” tambah Erdogan.

“Kami memberikan yang terbaik untuk mendukung dan membantu mereka dalam hal ini.”

Menurut kementerian dalam negeri Turki, hampir 58.000 warga Suriah kembali ke negara asalnya dari November 2021 hingga Oktober tahun lalu.

Dalam laporan tahun 2022, Human Rights Watch mendokumentasikan ratusan deportasi dari Februari hingga Juli tahun lalu, yang menurut pemerintah adalah keberangkatan sukarela.

Banyak warga Suriah khawatir tentang kemungkinan kembali ke negara asal mereka karena perang di sana terus berlanjut. Habib mengatakan dia takut direkrut menjadi tentara jika dia kembali ke Suriah.

“Jika saya dipindahkan ke Bashar [al-Assad], saya akan berada dalam kondisi yang sangat kritis, dan keluarga saya tidak akan memiliki siapa pun untuk mendukung mereka,” katanya.

Salim Cevik, seorang peneliti di Pusat Studi Turki Terapan di Institut Jerman untuk Urusan Internasional dan Keamanan, mengatakan “tidak ada solusi yang mudah dan cepat untuk masalah migrasi Turki”.

“Tidak ada kebijakan repatriasi yang memungkinkan dalam waktu dekat,” katanya.

“Kebijakan yang lebih realistis mungkin akan menemukan cara untuk mengintegrasikannya ke dalam masyarakat Turki. Tapi ini adalah sesuatu yang tidak bisa dikatakan politisi di depan umum.” (*)