JAKARTA - Taiwan pada Senin gagal dalam usahanya untuk mendapatkan undangan ke pertemuan tahunan Organisasi Kesehatan Dunia meskipun pernyataan pulau itu bahwa dukungan tumbuh untuk partisipasinya.

Majelis tahunan di Jenewa memutuskan untuk tidak memperpanjang undangan ke Taiwan untuk acara tersebut, yang berlangsung dari 21-30 Mei. China dan Pakistan mendesak anggota untuk menolak masuknya Taiwan, sementara eSwatini dan Kepulauan Marshall mendukung.

China mengklaim kedaulatan atas Taiwan dan mengatakan pulau itu bukan negara yang terpisah tetapi bagian dari "satu China" yang diperintah oleh Beijing. Desakan China bahwa Taiwan bukan sebuah negara berarti pulau itu dikecualikan dari banyak organisasi internasional.

Taiwan mengutuk keputusan WHO, dengan mengatakan China "memuakkan" karena memblokir partisipasinya dalam badan global dan bahwa Beijing tidak berhak berbicara untuk pulau itu.

"Hanya pemerintah Taiwan yang terpilih secara demokratis yang dapat mewakili 23 juta orang Taiwan di WHO dan organisasi internasional lainnya serta melindungi kesehatan dan hak asasi manusia rakyat Taiwan," kata kementerian luar negerinya.

China menyambut baik keputusan tersebut.

"Ini sepenuhnya menunjukkan bahwa prinsip satu-China adalah aspirasi rakyat dan tren zaman di komunitas internasional dan tidak dapat ditentang dengan cara apa pun," kata kementerian luar negeri China dalam sebuah pernyataan.

Kementerian tersebut mengatakan bahwa sebelum pembukaan konferensi, hampir 100 negara menyatakan kepatuhan mereka pada prinsip satu-China dan penolakan mereka terhadap partisipasi Taiwan dalam Majelis Kesehatan Dunia melalui surat dan pernyataan khusus kepada WHO.

"China juga mendesak negara-negara tertentu untuk tidak berpura-pura bingung, berhenti mempolitisasi masalah kesehatan, berhenti mencampuri urusan dalam negeri China dengan dalih masalah Taiwan, dan menghentikan praktik keliru menggunakan `Taiwan untuk mengendalikan China`," kementerian tersebut dikatakan.

Taiwan diizinkan untuk menghadiri beberapa pertemuan teknis WHO tetapi mengatakan pengecualiannya dari WHO menghambat upaya untuk memerangi pandemi COVID-19.

Pulau itu menolak klaim kedaulatan China dan mengatakan hanya rakyat Taiwan yang bisa memutuskan masa depan mereka.