JAKARTA - Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mengatakan, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), koalisi partai pendukung pemerintah terwadahi dalam Sekretariat Gabungan (Sekgab). Koalisi ini memiliki kantor sendiri di luar Istana untuk melakukan rapat-rapat dan setiap pertemuan.

Syarief menyebut Sekgab tidak memakai fasilitas kepresidenan dalam melakukan aktifitas politiknya. Pertemuan yang dilakukan itupun lebih banyak membahas isu dan dinamika kebangsaan seperti kebijakan-kebijakan di legislatif, dan tidak pernah sekalipun membahas isu Pilpres 2014. Begitu pun Sekgab atau Presiden SBY tidak pernah terlibat dalam pencalonan Presiden di Pilpres 2014.

“SBY dengan tegas memisahkan batasan antara SBY sebagai Presiden dan SBY sebagai politisi. Meskipun memang Presiden adalah pejabat negara sekaligus pejabat politik, namun keduanya punya ruang dan schema kerja yang berbeda. SBY sebagai Presiden bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia sementara SBY sebagai politisi tentu tidak akan terlepas dari platform dan perjuangan partainya,” tutur Sekretaris Sekgab era Presiden SBY ini.

Syarief menjelaskan bahwa dahulu gabungan partai koalisi memang terbiasa berkumpul membahas perkembangan terkini. Berbagai dinamika yang terjadi didiskusikan dalam kerangka dan format koalisi, untuk kemudian ini menjadi sikap fraksi-fraksi anggota Sekgab di DPR. Bahkan dalam beberapa isu tertentu, tidak semua partai koalisi memiliki pandangan yang sama. Ini adalah wujud demokrasi yang dibangun dan dihormati bersama di Sekgab.

Menurut Syarief, pertemuan politik tetap dapat dilakukan tanpa perlu menciderai etika politik dan kewibawaan lembaga kepresidenan. Ia menilai, Presiden SBY memang sangat tegas memisahkan kapan sebagai bertindak Presiden dan kapan pula menjadi politisi. Presiden SBY sangat menghormati aturan etika bernegara.

Syarief menjelaskan bahwa pertemuan politik diwadahi dalam wadah Sekgab, mengingat banyak Ketua Umum Partai Koalisi yang juga menjadi Pembantu Presiden maka setiap rapat dilakukan di kantor Sekgab atau di Cikeas.

Menurutnya, ini penting agar posisi pertemuan itu tidak rancu dan tidak menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat. Pada prinsipnya, perlu ada pembeda antara agenda politik kepartaian dan kebijakan kenegaraan.

"Semoga kita semua dapat memposisikan diri dengan baik khususnya dalam etika politik menjelang Pemilu 2024 dengan tidak menggunakan fasilitas negara. Negara adalah entitas yang bebas politik kepentingan, yang ada adalah politik kebangsaan dan kerakyatan. Siapapun yang sedang menjabat harus menyadari bahwa kekuasaan itu harus amanah dan etik, serta perlu mewariskan hal-hal yang etik untuk pemerintahan berikutnya. Presiden SBY telah memberikan contoh yang baik. Semoga menjadi contoh bagi pemerintahan sekarang dan berikutnya" tutup Syarief.